TARAKAN - Kondisi geografis Kota Tarakan yang memiliki sejumlah wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Keterbatasan sarana transportasi air membuat petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan tidak selalu dapat melakukan jemput bola ke lokasi responden yang sulit dijangkau melalui akses darat.
Kepala BPS Tarakan, Umar Riyadi mengatakan, kondisi tersebut membuat petugas harus mencari strategi lain agar proses pendataan tetap dapat berjalan. Menurutnya, tidak semua lokasi yang menjadi sasaran pendataan dapat didatangi dengan mudah, terutama wilayah yang aktivitas masyarakatnya berkaitan erat dengan kawasan pesisir.
“Kondisi air ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk dunia pesisir. Kalau jemput bola ke lokasi, kasihan petugasnya karena memang tidak tersedia transportasi air untuk menuju ke lokasi,” jelasnya, Selasa (18/8).
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS melakukan koordinasi dengan para ketua lingkungan di wilayah yang menjadi sasaran pendataan. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pola aktivitas masyarakat, termasuk mengetahui waktu ketika responden biasanya berada di rumah atau telah kembali dari aktivitasnya.
Informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi petugas dalam menentukan waktu kunjungan. Dengan begitu, petugas tidak harus berulang kali mendatangi lokasi hanya karena responden sedang tidak berada di tempat.
Umar mengatakan, metode pendataan melalui telepon juga terbuka untuk dilakukan apabila kondisi di lapangan membuat pertemuan secara langsung sulit dilaksanakan. Namun, metode tersebut tetap bergantung pada ketersediaan nomor telepon responden yang dapat dihubungi oleh petugas.
“Kalau survei by phone memungkinkan, sangat dimungkinkan. Kami tidak menutup kemungkinan kalau memang solusinya ternyata begitu, yang penting kami punya akses nomor handphone-nya,” katanya.
Selain kendala geografis, BPS juga menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian responden. Untuk memastikan setiap persoalan dapat segera ditangani, BPS telah menyiapkan forum kendala yang digunakan untuk memantau berbagai permasalahan di masing-masing titik pendataan.
Petugas lapangan diminta tidak membiarkan persoalan tanpa laporan. Setiap kendala harus disampaikan secara berjenjang kepada pengawas untuk kemudian dicatat dalam forum tersebut. Dengan mekanisme itu, BPS dapat mengetahui perkembangan persoalan secara rutin dan menentukan langkah penyelesaiannya.
“Kami minta kepada petugas untuk tidak diam saja kalau ada masalah. Melaporkan secara berjenjang dari petugas lapangan kepada pengawas. Nanti pengawas mengisi forum tersebut dan itu terpantau setiap hari,” jelasnya.
