TARAKAN – Keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan. Untuk menjamin makanan yang disajikan aman dikonsumsi, seluruh dapur penyedia program diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk pengujian laboratorium terhadap bahan makanan dan lokasi pengolahannya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan dr. Devi Ika Indriati, M.Kes menjelaskan, usaha makanan siap saji seperti katering, rumah makan, maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menggunakan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Seluruhnya wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
Devi mengatakan, proses penerbitan SLHS berbeda dengan P-IRT karena dilakukan melalui pemeriksaan yang lebih spesifik. Selain mengevaluasi penerapan higiene dan sanitasi, Dinkes juga melibatkan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk memastikan bahan pangan serta tempat pengolahan bebas dari kontaminasi.
"Syaratnya berbeda karena makanan siap saji harus dipastikan memenuhi standar higiene dan sanitasi," ujarnya, Kamis (30/7).
"Kami juga melakukan pemeriksaan laboratorium melalui Labkesda untuk memastikan bahan makanan maupun lokasi pengolahannya bebas dari kontaminasi. Seluruh dapur SPPG di Tarakan saat ini sudah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi," sambungnya.
Ia memastikan perubahan kebijakan terkait penerbitan izin keamanan pangan tidak memengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan pemerintah. Seluruh tahapan pemeriksaan tetap dijalankan secara ketat demi menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya memiliki cita rasa yang baik, tetapi juga aman bagi kesehatan.
"Perubahan kebijakan ini tidak mempengaruhi proses pengujian izin. Pemeriksaan tetap dilakukan secara ketat untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, karena syarat memperdagangkan makanan bukan hanya enak tapi juga aman dikonsumsi dari kandungan berbahaya untuk kesehatan," pungkasnya. (zac/jnr)
