TARAKAN – Menjaga independensi aparatur menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di tengah besarnya tanggung jawab mengawasi setiap tahapan pemilu, potensi intervensi maupun benturan kepentingan dinilai tetap menjadi ancaman yang harus diantisipasi agar objektivitas lembaga tidak terganggu.
Ketua Bawaslu Tarakan, Riswanto mengatakan, penguatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara menjadi pengingat bahwa integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan.
"Setiap insan Bawaslu harus mampu menjaga independensi serta membentengi diri dari segala bentuk pengaruh yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan," katanya, Jumat (10/7).
Menurutnya, penguatan integritas merupakan bagian dari upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, orientasi utama bukan sekadar memperoleh predikat, melainkan memastikan seluruh aparatur bekerja dengan menjunjung etika, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
"Budaya kerja yang berintegritas harus menjadi kebiasaan, sehingga setiap keputusan dan tindakan dalam pengawasan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Riswanto menambahkan, Bawaslu Tarakan akan terus memperkuat pengendalian gratifikasi, penegakan kode etik, sistem pengendalian internal, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi benturan kepentingan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
"Dengan dukungan BPK Kaltara, seluruh aparatur diharapkan semakin memahami pentingnya mencegah benturan kepentingan sehingga setiap tugas pengawasan dapat dijalankan secara independen, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," pungkasnya. (zac/jnr)
