TARAKAN - Adanya keluhan masyarakat terkait penonaktifan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi perhatian besar, lantaran berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan perawatan rutin seperti cuci darah. Sehingga saat ini muncul keluhan masyarakat yang mengaku sudah tidak menerima jaminan PBI dari pemerintah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan Irwan Iwanda membenarkan hal tersebut, di mana Dinkes Tarakan hanya menerima data peserta penerima PBI sepenuhnya berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan. Sehingga ia menegaskan jika proses penetapan penerima manfaat merupakan wewenang dari Dinsos.
"Benar, kami melihat ada pengurangan. Tapi kalau ditanya penyebabnya nanti bisa dikonfirmasi ke Dinsos, karena dalam hal ini Dinkes hanya pelaksana yang menerima data dari sana. Tapi terkait penentuan siapa yang berhak menerima itu ada di Dinsos,” ujarnya, Kamis (9/4).
"Lalu kami yang membuat SK pembayarannya. Inilah yang berhak mendapatkan pembayaran,” sambungnya.
Ia menjelaskan hingga saat ini memang terdapat peserta yang dinonaktifkan, karena tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan sesuai klasifikasi kesejahteraan yang digunakan pemerintah pusat. Irwan menegaskan data resmi mengenai peserta yang dinonaktifkan berada di Dinsos maupun BPJS Kesehatan karena kedua instansi tersebut memiliki data lengkap berbasis nama dan alamat.
“Ada, yang terutama Desil 6 ke atas. Kan dipakai kementerian pusat itu Desil 1 sampai Desil 5. Saya lupa persis datanya, tapi ada sekitar 2 ribu sekian peserta. Coba di Dinsos sama di BPJS yang punya rilis resminya by name by address. Karena BPJS ini kan integrasi dengan. Setelah data dari Dinsos kami terima, lalu kami melakukan verifikasi sebelum pembayaran iuran BPJS dilakukan oleh pemerintah daerah," ulasnya. (zac/jnr)
