TARAKAN - Di balik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan, persoalan tidak hanya terletak pada operasional dapur, tetapi juga pada belum optimalnya sistem pengaduan yang seharusnya menjadi jalur kontrol masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menegaskan, DPRD Tarakan membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan terkait program tersebut. Ia menekankan bahwa pengawasan publik menjadi bagian penting agar program berjalan sesuai tujuan.
“Kalau DPRD kan memang rumah rakyat. Program apa pun yang menyangkut masyarakat, termasuk MBG, silakan disampaikan kepada kami jika ada keluhan atau masukan. Pintu DPR terbuka, kami tidak menutup informasi apa pun dari masyarakat,” tegasnya, Senin (6/4).
Di sisi lain, ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan alur pengaduan resmi di tingkat sekolah. Dalam mekanisme tersebut, orang tua siswa diminta melapor terlebih dahulu kepada penanggung jawab (PIC) sekolah sebelum diteruskan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SOP yang disampaikan waktu rapat kemarin adalah orang tua melapor dulu ke PIC sekolah. Setelah itu PIC sekolah melaporkan ke SPPG. Sekarang bahkan sebagian SPPG sudah menyediakan akses langsung, jadi aduan bisa disampaikan melalui WhatsApp langsung ke dapur penyedia makanan,” jelasnya.
Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan. Simon mengakui masih ada sekolah yang belum menerapkan sistem tersebut secara maksimal, sehingga penanganan keluhan belum merata.
“Memang ada yang sudah jalan, tapi ada juga yang belum. Itu juga yang akan kami bahas dengan koordinator SPPG, kenapa ada yang sudah berjalan dan ada yang belum. Kami ingin semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Untuk memastikan hal itu, DPRD berencana melakukan pertemuan dengan koordinator wilayah SPPG. Pertemuan ini akan difokuskan pada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi operasional dapur maupun efektivitas jalur pengaduan masyarakat.
“Rencana hari ini kami mau bertemu dengan koordinator wilayah SPPG. Kami ingin mengetahui perkembangan yang ada, termasuk kenapa ada dapur yang sudah berjalan dan ada yang belum,” urainya.
Sejauh ini, beberapa dapur MBG di Tarakan memang sudah beroperasi, seperti di wilayah Gunung Lingkas dan Amal. Namun masih terdapat titik yang belum berjalan, sehingga distribusi makanan bergizi ke sekolah belum sepenuhnya merata.
