Evaluasi IPAL dan Distribusi MBG, Komisi II DPRD Tarakan Panggil Korwil SPPG
TARAKAN - Adanya pembekuan pada 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tarakan menjadi perhatian khusus DPRD Tarakan. Pasalnya hal tersebut disebabkan hal mendasar yakni IPAL dan sanitasi. Sehingga DPRD Tarakan akan memanggil kordinator wilayah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan berjalan tanpa menimbulkan persoalan lingkungan.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah SPPG untuk memastikan kondisi di lapangan, khususnya terkait kesiapan IPAL. Dari hasil pengecekan awal, fasilitas pengolahan limbah sebenarnya sudah tersedia, namun perlu penilaian lebih lanjut dari instansi teknis.
“Informasi yang saya dapatkan memang terkait IPAL atau pengolahan limbah yang dianggap belum siap. Nah, waktu kunjungan pada tanggal 1 kemarin, kami melihat langsung tiga SPPG yang masih buka. Ternyata IPAL-nya ada. Tapi apapun itu, yang menentukan apakah pengolahan limbah itu sudah sesuai standar atau belum, tentu kembali lagi kepada DLH,” ujarnya, Senin (6/4).
Ia menjelaskan, DPRD bahkan langsung menghubungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar segera merespons permintaan pengecekan yang diajukan pihak SPPG. Langkah ini dilakukan agar tidak ada polemik berkepanjangan yang berpotensi menghambat jalannya program MBG di sekolah.
“Dicek seperti apa kondisinya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi kami minta segera ditindaklanjuti, jangan sampai karena persoalan ini akhirnya anak-anak kita yang dirugikan karena makanan bergizi mereka tidak tersalurkan,” katanya.
Simon menambahkan, pihaknya juga menyoroti aspek sanitasi yang menjadi bagian penting dalam operasional dapur MBG. Menurutnya, pengelola SPPG sebenarnya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP), namun dalam praktiknya masih ada kendala dalam penerapan teknis di lapangan.
“Kemarin kami juga tanya apakah ada SOP sanitasi dari BGN. Mereka bilang memang ada, tetapi secara teknis mereka belum pernah mendapatkan penjelasan yang konkret, seperti apa bentuknya secara visual atau implementasinya di lapangan. Karena itu kami datang langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Selain menunggu hasil penilaian DLH, DPRD juga berencana melakukan pertemuan dengan koordinator wilayah SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Tarakan. Dalam pertemuan tersebut, dewan ingin mengetahui perkembangan operasional dapur yang sudah berjalan maupun yang belum beroperasi.
“Rencana hari ini kami mau bertemu dengan koordinator wilayah SPPG. Kami ingin mengetahui perkembangan yang ada, termasuk kenapa ada dapur yang sudah berjalan dan ada yang belum,” katanya. (zac/jnr)
