Isu Pemberhentian Pekerja Kebersihan, DPRD Tarakan Minta Disnaker Pro Aktif
TARAKAN - DPRD Kota Tarakan menyoroti peran instansi teknis dalam menangani persoalan ketenagakerjaan yang mencuat. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tarakan diminta tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret, terutama ketika menyangkut nasib pekerja yang terdampak.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansah menegaskan, Disnaker memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap persoalan tenaga kerja ditangani secara adil dan sesuai aturan.
“Disnaker juga harus proaktif melihat persoalan ini. Jangan sampai seolah-olah menutup mata, karena ini menyangkut tenaga kerja, masyarakat kecil yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Minimal ada langkah dari Disnaker untuk memediasi atau melihat apakah hak-hak karyawan sudah dipenuhi sesuai aturan,” ujarnya, Minggu (5/4).
Menurutnya, kehadiran Disnaker sangat penting sebagai pihak yang menjembatani antara pekerja dan perusahaan. Tanpa keterlibatan aktif dari instansi tersebut, persoalan berpotensi berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia menilai, langkah mediasi harus segera dilakukan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas. Selain itu, Disnaker juga diminta memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi, termasuk yang berkaitan dengan upah, pesangon, maupun hak administratif lainnya.
Di sisi lain, DPRD tetap mendorong penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog terbuka. Adyansah menyebut masih banyak cara yang bisa ditempuh tanpa harus menimbulkan kegaduhan.
“Menurut saya masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Kita bisa duduk bersama, mencari jalan keluar yang tidak menimbulkan kegaduhan. Aturan tetap dijalankan, tetapi hak-hak pekerja juga harus diperhatikan agar tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil,” urainya.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan persoalan ketenagakerjaan secara resmi. Laporan yang masuk akan diproses dan dapat ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak terkait apabila diperlukan.
“DPRD selalu terbuka untuk laporan masyarakat. Kalau ada yang merasa dirugikan silakan sampaikan secara resmi. Nanti suratnya akan kami masukkan ke bagian hukum DPRD untuk diproses lebih lanjut, dan kalau memang perlu kami akan panggil pihak terkait supaya persoalan ini bisa dibahas secara terbuka,” pungkasnya. (zac/jnr)
