TARAKAN - Di tengah dorongan efisiensi anggaran, DPRD Kota Tarakan mulai merapikan prioritas belanja internal. Sejumlah kegiatan dipangkas, namun agenda yang menyentuh langsung masyarakat dipastikan tetap berjalan, termasuk reses yang tidak ikut dikurangi.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus menegaskan, efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengganggu fungsi utama lembaga. Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi frekuensi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota dewan.
“Bimtek ini sebenarnya penting karena anggota DPRD harus terus memperbarui pemahaman mereka terhadap berbagai regulasi yang terus berkembang. Namun dalam rangka efisiensi, frekuensi kegiatan ini juga sudah kami kurangi. Kalau dulu bisa tiga kali dalam setahun, sekarang hanya satu kali saja,” katanya, Sabtu (4/4).
Meski ada pengurangan pada kegiatan peningkatan kapasitas, DPRD memastikan agenda reses tetap berjalan sesuai ketentuan. Yunus menegaskan reses merupakan kewajiban yang tidak bisa dihapus karena menjadi jalur utama penyerapan aspirasi masyarakat.
“Reses ini merupakan kewajiban setiap anggota dewan karena menjadi sarana utama untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing. Dalam satu tahun, setiap anggota DPRD melaksanakan reses sebanyak tiga kali dan biasanya setiap kegiatan dihadiri sekitar 300 warga dari berbagai unsur masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, melalui reses, berbagai persoalan di tingkat kelurahan hingga kecamatan dapat disampaikan langsung oleh masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibahas di DPRD untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan. Di sisi lain, Yunus juga menyoroti pentingnya kegiatan konsultasi ke pemerintah pusat maupun provinsi.
Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan bagian dari mekanisme administratif agar kebijakan daerah tetap sinkron dengan regulasi yang lebih tinggi. “Kalau DPRD tidak melakukan konsultasi atau fasilitasi ke kementerian ataupun pemerintah provinsi, justru itu bisa menjadi temuan bagi lembaga pemeriksa keuangan. Jadi kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi merupakan bagian dari mekanisme administratif agar kebijakan daerah tetap sinkron dengan regulasi nasional,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Tarakan juga rutin mengikuti pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya memperkuat transparansi dan mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran.
“Perlu diketahui, seluruh penggunaan anggaran DPRD memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami bekerja berdasarkan amanah undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Semua penggunaan anggaran juga tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah seperti SiRUP sehingga masyarakat dapat melihatnya secara terbuka,” pungkasnya. (zac/jnr)
