TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memacu penyusunan regulasi sebagai langkah awal perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Fokus saat ini diarahkan pada percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) agar transformasi kelembagaan bisa segera direalisasikan.
Wali Kota Tarakan, dr Khairul mengatakan, proses administrasi dan legislasi menjadi kunci sebelum perusahaan daerah benar-benar beroperasi dengan skema baru. Tanpa payung hukum yang kuat, rencana pengembangan melalui Perseroda tidak akan berjalan optimal.
“Saat ini rancangan peraturan daerah terkait perubahan status tersebut masih dalam tahap penyusunan agar perusahaan daerah bisa segera dipersiapkan secara administratif dan kelembagaan,” jelasnya, Minggu (5/4).
Pemkot Tarakan menargetkan pembahasan perda dapat dituntaskan dalam tahun ini. Dengan begitu, tahapan lanjutan seperti penataan manajemen hingga skema permodalan bisa segera disiapkan.
“Target kita selesai tahun ini pembahasan perdanya, sehingga bisa direalisasikan pada 2027. Kalau semua berjalan sesuai rencana, perusahaan-perusahaan ini sudah bisa beroperasi dengan skema Perseroda,” tegasnya.
Dikatakannya, perubahan status ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menjadi pintu masuk pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan daerah. Sistem Perseroda dinilai akan mendorong perusahaan lebih profesional, transparan, dan berorientasi bisnis.
Selain itu, skema ini juga membuka peluang masuknya investor untuk memperkuat struktur permodalan. Dengan tambahan modal dan manajemen yang lebih adaptif, perusahaan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapannya tentu ada investor yang tertarik untuk masuk. Dengan adanya tambahan modal dari luar, perusahaan bisa bergerak lebih leluasa, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya bisa memberikan keuntungan,” pungkasnya. (zac/jnr)
