TARAKAN - Empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kini berada dalam kondisi tertekan. Keterbatasan modal, performa keuangan yang belum meyakinkan, hingga tertutupnya akses pembiayaan dari perbankan membuat ruang gerak perusahaan kian menyempit. Di tengah situasi itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis melalui perubahan status badan usaha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Wali Kota Tarakan, dr Khairul menegaskan, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan status tersebut tengah diproses. Ia menyebut, kebijakan ini menjadi langkah penyelamatan agar Perumda tidak berhenti beroperasi. Empat Perumda yang dimaksud yakni Perumda Tarakan Aneka Usaha, Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Media Telekomunikasi, dan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri. Seluruhnya dinilai membutuhkan langkah konkret agar tidak semakin terpuruk.
Melalui skema Perseroda, pemerintah berharap perusahaan daerah memiliki fleksibilitas dalam mencari mitra dan sumber pembiayaan baru. “Sedang berproses perdanya. Kita siapkan dasar hukumnya dulu supaya jelas arah kebijakannya. Makanya kita dorong ke Perseroda. Supaya mereka punya ruang lebih luas untuk bergerak, bisa kerja sama dengan pihak ketiga, bisa cari investor,” ujarnya, Minggu (5/4).
Khairul secara terbuka mengakui bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk menambah penyertaan modal. Dana yang sebelumnya diberikan kepada Perumda disebut telah habis digunakan. “Pemda tidak menambah lagi modal kepada Perumda. Karena modal yang kami kasih di awal ternyata sudah habis,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi tersebut justru membuat perusahaan daerah berada dalam situasi sulit. Tanpa tambahan modal, operasional dan pengembangan usaha menjadi terhambat. Selain itu, ia juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk kembali mengucurkan dana. Menurutnya, keputusan menahan penyertaan modal bukan tanpa alasan.
“Apalagi dalam situasi keuangan daerah seperti ini, tambah sulitlah kita memberikan bantuan tambahan modal. Kita juga harus realistis melihat kemampuan APBD. Disuruh pinjam di bank, tapi bank juga tidak berani pinjamkan. Mereka melihat performa keuangan kita belum cukup bagus,” ungkapnya.
Khairul bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai lingkaran masalah yang sulit diputus. Menurutnya, kondisi itu membuat perusahaan daerah hanya bertahan tanpa mampu melakukan ekspansi usaha.
“Jadi serba salah. Tidak ada tambahan modal, mereka tidak bisa berkembang. Tapi ketika mau pinjam, tidak dipercaya juga oleh bank. Kondisi ini membuat mereka tidak leluasa. Mau berkembang susah, mau bertahan saja sudah berat. Ini realitas yang kita hadapi,” katanya. (zac/jnr)
