TARAKAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tarakan mulai menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dengan cara yang tidak biasa. Dokumen setebal sekitar 700 halaman itu tidak hanya dibaca di atas meja, tetapi langsung diuji kebenarannya melalui agenda uji petik ke lapangan. Dalam waktu kerja yang terbatas, DPRD menargetkan hasil evaluasi yang tajam, terukur, dan tidak sekadar formalitas laporan tahunan.
Anggota Komisi I DPRD Tarakan sekaligus Ketua Pansus LKPJ, Barokah mengatakan, proses kerja diawali dengan rapat internal untuk menyusun strategi pembahasan yang efektif. Ia menegaskan, sejak dokumen diserahkan pada 27 Maret lalu, pansus langsung bergerak cepat menyusun jadwal agar seluruh tahapan bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu.
“Hari ini kami memantapkan agenda supaya kerja tim berjalan efektif dan efisien. Waktu kami terbatas, jadi semua harus terukur dari awal,” ujarnya usai rapat di Kantor DPRD Tarakan, Rabu (1/4).
Dalam proses awal, pansus juga melibatkan tim pakar yang dipimpin Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Yahya Zein. Keterlibatan akademisi ini dinilai penting untuk membedah dokumen yang cukup kompleks dan tebal, sekaligus merumuskan kerangka evaluasi yang berbasis kajian ilmiah.
“Tadi pagi kami sudah bedah bersama tim pakar. Dokumen LKPJ ini tebalnya luar biasa, sekitar 700-an halaman. Tidak mungkin kami membaca semuanya secara detail tanpa bantuan. Tim pakar membantu merangkum inti-inti penting agar evaluasi kami punya dasar kajian yang kuat, bukan sekadar asumsi,” jelasnya.
Agenda krusial berikutnya adalah uji petik lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 15 April 2026. Sebanyak sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi sasaran peninjauan langsung untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil di lapangan.
“Uji petik ini sangat vital. Kami tidak mau hanya percaya pada laporan administratif. Kami akan turun langsung melihat fisik bangunan, mengecek program yang diklaim sudah selesai, dan memastikan benar-benar berfungsi serta dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, uji petik menjadi titik pembuktian apakah capaian kinerja yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata. DPRD tidak ingin laporan terlihat sempurna di atas kertas, namun menyisakan persoalan di masyarakat.
“Kalau di laporan semuanya 100 persen, kami mau lihat apakah di lapangan juga 100 persen. Jangan sampai laporannya hijau semua, tapi warga masih mengeluh. Itu yang akan kami bongkar satu per satu,” katanya.
Setelah uji petik, pansus akan memanggil sembilan OPD tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi temuan di lapangan. Evaluasi tidak hanya mencari kekurangan, tetapi juga memberi ruang apresiasi bagi OPD yang dinilai bekerja optimal.
