TARAKAN – Sebagai upaya memastikan higienitas dan gizi pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan pengawasan lapangan atau uji petik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/2).
Salah satu sekolah yang menjadi tinjauan DPRD Tarakan ialah SMP Negeri 1 Tarakan, adapun salah satu titik utama peninjauan guna mengevaluasi efektivitas distribusi, kualitas makanan, serta pemenuhan gizi bagi para siswa. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II turun langsung ke ruang-ruang kelas dan berdialog dengan siswa untuk mendengar testimoni secara langsung.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menegaskan jika pihaknya menerima masukan dari para siswa yang akan menjadi bahan evaluasi utama. Dikatakannya, dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Tarakan berencana memanggil Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Korwil SPPG) serta mitra penyedia MBG.
“Kami mendengar langsung keluhan siswa di SMPN 1. Variasi menu dan kesegaran sayur ini sangat penting. Kalau menunya monoton atau sayurnya tidak segar, anak-anak bisa malas makan dan tujuan pemenuhan gizi nasional tidak akan tercapai,” ujarnya, Selasa (10/2).
“Saat ini sekolah menyediakan lima dispenser dan menghabiskan sekitar tujuh galon air per hari. Kami tetap mengimbau siswa membawa tumbler dari rumah, karena dengan jumlah murid yang banyak, sekolah perlu perhitungan matang agar kebutuhan air tetap tercukupi,” jelasnya.
Lanjutnya, terkait kualitas makanan dengan total anggaran Rp15.000 per porsi, Rp10.000 dialokasikan untuk komponen makanan. Ia menilai menu yang disajikan sudah layak dan sesuai standar. Namun, ia menegaskan bahwa menu MBG bersifat seragam dan tidak dapat disesuaikan dengan selera masing-masing siswa.
“Menu harus sama untuk semua siswa demi menjaga standar gizi. Kalau ada yang tidak memakan porsinya, sebaiknya dibagikan kepada teman lain agar tidak terbuang,” katanya.
Lanjutnya, ia mengapresiasi sistem distribusi makanan di SMPN 1 Tarakan yang dinilai rapi dan terorganisir. Makanan telah dikelompokkan berdasarkan label kelas, kemudian diambil oleh perwakilan siswa untuk dibagikan di kelas masing-masing.
"Tapi masih banyak sekolah di Tarakan yang belum tersentuh program MBG. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, terdapat sekitar 20 SD dan 10 SMP yang belum menerima program ini. Kendalanya ada pada kesiapan infrastruktur. Saat ini masih ada delapan dapur umum yang belum siap beroperasi,” ungkapnya.
Ia memastikan DPRD bersama pihak terkait tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Simon menambahkan, uji petik ke beberapa sekolah diantaranya SMPN 1 Tarakan, SDN 004, SMPN 2, dan SDN Utama 1 baru merupakan langkah awal. Hasil temuan di sekolah-sekolah tersebut akan menjadi barometer pelaksanaan MBG di wilayah lain.
“Kami sedang evaluasi total hari ini. Kami akan cari formula terbaik agar seluruh sekolah bisa segera merasakan manfaat program MBG. Kalau di sekolah pusat kota saja masih ada keluhan soal variasi menu, kita harus lebih waspada dengan kualitas di sekolah-sekolah yang jauh. Semua pihak akan kami panggil untuk mencari solusi bersama, terutama memastikan distribusi MBG selama Ramadan nanti tidak mengalami kendala teknis,” jelasnya. (zac/jnr)
