TARAKAN - Peliknya retribusi parkir di Kota Tarakan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menyerahkan pengelolaan parkir yang sebelumnya dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha untuk dikelola oleh perusahaan swasta. Sehingga tertanggal 2 Januari 2026 pengelolaan Parkir di Kota Tarakan resmi berpindah tangan ke PT Urban Park Nusantara Jaya (UPNJ).
Saat dikonfirmasi, Plt. Direktur Perumda Tarakan Aneka Usaha Anthon Joy Feris Nahampun membenarkan hal tersebut. Kendati demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait perpindahan pengelolaan lahan parkir ke pihak swasta.
"Benar sekarang pengelolaan (parkir) tidak lagi di kami (Perumda Aneka Usaha). Mungkin bisa langsung saja konfirmasi ke pihak perusahaan yang sekarang mengelola perparkiran. Karena saat ini kami tidak lagi berwenang untuk berkomentar terkait perparkiran," ujarnya, Rabu (14/1).
Sementara itu, saat dikonfirmasi Manajer PT UPNJ, Muhammad Razqi Chudari menegaskan jika pengelolaan parkir di wilayah kota resmi beralih dari Perumda ke pihak ketiga yakni PT UPNJ. Peralihan ini membawa sejumlah perubahan kebijakan dan sistem kerja yang saat ini masih berada dalam tahap penyesuaian.
Diungkapkannya, sebagai pihak yang dipercaya mengelola parkir di Kota Tarakan, ia berkomitmen akan melakukan sejumlah terobosan untuk menggenjot pendapatan daerah melalui optimalisasi retribusi perparkiran.
"Saat ini masih masa transisi pengalihan pengelolaan membutuhkan berbagai penyesuaian, khususnya terkait kinerja juru parkir di lapangan. Ada perbedaan sistem pengelolaan serta pola pikir antara pengelolaan sebelumnya dengan sistem baru menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi perusahaan," katanya.
“Pada tahap awal ini kami masih fokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja juru parkir. Perubahan sistem tentu membutuhkan adaptasi, baik dari sisi manajemen maupun petugas di lapangan,” sambungnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap juru parkir dilakukan setiap hari. Hal tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan pendapatan parkir sekaligus mengukur efektivitas pengelolaan di lapangan. Evaluasi rutin juga menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan lanjutan agar pengelolaan parkir dapat berjalan optimal sesuai kontrak kerja sama.
"Saat ini kami masih terus memantau perkembangan pendapatan harian di seluruh titik parkir yang ada. Setelah data cukup dan evaluasi berjalan, barulah manajemen akan mempertimbangkan kebijakan lanjutan. Sebenarnya Kami berencana melakukan penambahan petugas, kalau melihat dari surat keputusan wali kota, kami diberi kewenangan mengelola parkir di 80 titik yang telah ditetapkan," jelasnya.
"Tentu kami terus berupaya memaksimalkan capaian sesuai dengan kontrak kerja sama yang berlaku. Tapi untuk nominal target pendapatan secara detail masih akan dikonfirmasi kembali kepada jajaran direksi. Karena kami masih baru menjabat sebagai manajer jadi takut keliru menyampaikan besaran nominal," katanya. (zac/jnr)
