Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ombudsman Minta Evaluasi Sistem Pertanahan

Z
Penulis: Zakaria RT❯

 

AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN Maria Ulfah Kepala ORI Kaltara
AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN Maria Ulfah Kepala ORI Kaltara

TARAKAN - Masalah agraria masih menjadi persoalan yang rawan terjadi di berbagai daerah. Sengketa antara masyarakat, perusahaan, hingga antarwarga kerap muncul setiap tahun dan menimbulkan kekhawatiran. Bahkan, sejumlah kasus melibatkan pemerintah dan aparat militer.


Advertisement

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfah, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025 pihaknya telah menerima 13 laporan dan konsultasi terkait persoalan agraria.

Dari jumlah tersebut, 10 kasus berasal dari Tarakan, dua dari Bulungan, dan satu dari Nunukan. Tidak seluruhnya berupa sengketa kepemilikan; sebagian terkait persoalan ganti rugi lahan.

“Memang ada sekitar 13 laporan terkait pertanahan, terbanyak dari Tarakan. Tetapi tidak semuanya sengketa, ada juga yang berkaitan dengan biaya ganti rugi,” ujarnya, Kamis (27/11).

Advertisement

Maria menyebut jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai peningkatan kasus sengketa kerap dipicu oleh klaim kepemilikan dari dua pihak yang sama-sama mengantongi sertifikat resmi.

“Ini yang menarik. Tidak sedikit kasus di mana dua pihak memiliki sertifikat masing-masing. Ini tentu memunculkan pertanyaan mengapa hal seperti ini bisa terjadi,” katanya.

Menurutnya, persoalan agraria tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan. Kondisi tersebut membuka celah munculnya kasus baru setiap tahun apabila tidak segera dibenahi.

Advertisement

Padahal, Indonesia sudah memiliki teknologi pemetaan kepemilikan lahan yang seharusnya mampu meminimalisir tumpang tindih. “Kami melihat BPN perlu melakukan evaluasi rutin dan mitigasi untuk mencegah konflik agraria. Saat ini, perkara pertanahan masih sangat mudah terjadi,” tegasnya.

Maria mengakui bahwa proses hukum tetap menjadi mekanisme penyelesaian resmi. Namun, bagi masyarakat kecil, jalur hukum sering dianggap tidak sederhana dan penuh kekhawatiran karena stigma ketidakadilan.

“Kami percaya proses hukum di Indonesia, tetapi untuk kasus agraria sebaiknya jalur hukum ditempuh sebagai pilihan terakhir,” ujarnya.

Ia berharap lembaga terkait dapat lebih proaktif menciptakan terobosan baik dari sisi sistem maupun perlindungan kepada masyarakat.

Sinergitas antarunsur pemerintah—eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menurutnya sangat penting untuk memperkuat mitigasi dan mencegah lahirnya sengketa baru. “Yang terpenting adalah kolaborasi dalam memperbaiki regulasi dan sistem agar masyarakat merasa terlindungi,” imbuhnya. (zac/lim)

Advertisement

Artikel Terkait

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Biaya Operasi Usus Buntu Tembus Rp109 Juta, Inflasi Medis Bikin Masyarakat Perlu Waspada

Biaya Operasi Usus Buntu Tembus Rp109 Juta, Inflasi Medis Bikin Masyarakat Perlu Waspada

Biaya operasi usus buntu melonjak 75 persen menjadi Rp109,2 juta. Inflasi medis membuat masyarakat perlu lebih siap menghadapi risiko keseha

Pernah Mengalami Jerawat? Studi Ungkap Hubungan Faktor Genetik dengan Penuaan Kulit dan Umur Panjang

Pernah Mengalami Jerawat? Studi Ungkap Hubungan Faktor Genetik dengan Penuaan Kulit dan Umur Panjang

Studi King's College London mengungkap kaitan riwayat jerawat dengan faktor genetik yang berpotensi memengaruhi penuaan kulit dan umur panja

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer