Sub : Ajukan perbaikan gedung untuk awal 2026
TARAKAN - Terjadinya gempa pada 5 hingga 8 November 2025 menyebabkan kerusakan di gedung fasilitas pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Sehingga kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan dan kenyamanan petugas pemerintahan dalam pelayanan. Salah satunya ialah kantor DPRD Kota Tarakan. Dari pantauan Radar Tarakan, nampak beberapa sudut gedung kantor DPRD Tarakan rusak seperti lantai, koridor penghubung gedung, maupun dinding. Sehingga kondisi dikhawatirkan semakin memburuk jika tidak diperbaiki.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekertaris Dewan (Sekwan) Hamsyah menerangkan, pihaknya telah melaporkan kondisi ini dan mengusulkan agar segera dilakukan perbaikan. Diungkapkan, pihaknya sudah mengajukan usulan namun masih menunggu tindak lanjut perhitungan besaran biaya perbaikan.
"Ini imbas daripada gempa, yah sudah kita usulkan untuk renov semoga secepatnya bisa dibenahi. Sementara waktu kita pasang peringatan dulu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sudah kami usulkan kalau besaran anggarannya nanti tergantung dari banggar DPRD kami cuma mengusulkan perbaikan saja," ujarnya, Kamis (13/22).
"Kalau realisasinya paling bisa awal tahun depan karena anggaran perubahan ini kan sudah jalan. Kalau kami sih maunya secepatnya kalau bisa besok, diperbaiki besok. Tapi kan semua ada prosedurnya karena perbaikan ini menggunakan anggaran daerah," sambungnya.
Tidak hanya kerusakan akibat gempa, pihaknya juga mengajukan perbaikan pada pagar DPRD yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa minggu lalu.
Diungkapkannya, perbaikan berstatus skala kecil untuk menanggani kerusakan sementara. Lanjutnya, perbaikan skala kecil dilakukan lantaran beberapa tahun lagi kantor DPRD akan berpindah ke lokasi baru yang disiapkan Pemkot Tarakan.
"Termasuk pagar di bawah yang roboh karena demo mahasiswa itu, dan ada lantai dan dinding yang retak. Itu juga sekalian kita usulkan perbaikan. Kalau mau renovasi total kan, nanti kan ada rencana pemindahan kantor pemerintahan di Juata, jadi saya kira tidak efektif karena beberapa tahun lagi komplek perkantoran pemerintahan pindah ke sana. Jadi sifatnya hanya perawatan gedung saja," terangnya. Katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Muhammad Yunus menerangkan jika pihaknya telah mengusulkan perbaikan untuk di tahun 2026. Kendati demikian, ia belum dapat menyebut besaran biaya yang dibutuhkan lantaran harus dilakukan asesmen terlebih dulu untuk menaksir biayanya. Lanjutnya, meski mengalami kerusakan, namun hal tidak menganggu aktivitas DPRD Tarakan.
"Terkait kerusakan gedung akibat gempa, kita usulkan di anggaran 2026 minimal bisa dikerjakan. Karena saya lihat ini cukup membahayakan, tidak diminta-minta kalau roboh itu bisa makan korban. Mudahan awal 2026 bisa diperbaiki," katanya.
"Kalau aktivitas masih berjalan seperti biasa, untungnya kantor itu adanya banyak jalan. Kalau besaran anggaran itu nanti setelah dihitung konsultan. Karena kita belum tahu juga separah apa tingkat kerusakan konstruksinya kalau hanya dilihat dari kasak mata. Nanti setelah assesmen konsultan baru diperkirakan biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Termasuk pada dinding dan pagar," jelasnya .
"Kalau terakhir di perbaiki saya juga belum tahu, sepertinya sudah lama sekali kantor DPRD belum diperbaiki. Itu bisa kita lihat dari beberapa fasilitas yang sepertinya sudah memerlukan perawatan. Tapi kerusakan ini tidak mengurangi dan menghambat kinerja DPR melayani masyarakat. Meski sebenarnya perbaikan ini urgent juga kalau melihat resiko keamanan," pungkasnya. (zac).
