Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi UMK Tarakan 2026, Begini Penjelasan Disperinaker

W
Penulis: Wien Ratar❯

 

NATANAEL/RADAR TARAKAN Kepala Disperinaker Tarakan, Agus Sutanto
NATANAEL/RADAR TARAKAN Kepala Disperinaker Tarakan, Agus Sutanto

TARAKAN - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menyebutkan bahwa penetapan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2026 akan diumumkan paling lambat akhir November 2025.


Advertisement

Kepala Disperinaker Tarakan, Agus Sutanto mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu keputusan regulasi dari pemerintah pusat terkait penetapan UMK 2026. Saat ini, UMK Tarakan berada masih di angka Rp 4.465 ribu.

"Jadi sampai sekarang ini kami masih menunggu regulasi dari Kemnaker kemudian komitmen dari pemerintah pusat itu rencananya tanggal 30 November 2025 sudah ditetapkan UMK dan UMP," ujarnya, Selasa (28/10).

Agus Sutanto menambahkan bahwa regulasi dari pemerintah pusat akan menjadi acuan untuk tim di tingkat provinsi dan kota dalam rapat dan pembahasan UMK kota akan dilakukan setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Advertisement

"Jadi untuk UMK kota pembahasannya setelah penetapan UMP dan sampai saat ini juga belum ada agenda rapat pembahasan UMK, apakah ada perubahan atau tidak, jadi ditunggu saja," jelasnya.

Disperinaker berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi upah minimum tahun 2026 agar tim dapat melakukan pembahasan secepatnya. (*/nkh)

Advertisement

Artikel Terkait

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Penentuan upah minimum setiap tahun selalu menjadi pembahasan yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja be

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Kebutuhan kegiatan sekolah yang tidak terakomodasi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi persoalan ters

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer