Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minimalisir Pihak Luar, DPRD Tarakan Minta Program MBG Jadi Ruang bagi UMKM Lokal

W
Penulis: Wildan Ratar❯
WILDAN/RADAR TARAKAN Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino
WILDAN/RADAR TARAKAN Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino

TARAKAN - Selain memberi asupan gizi yang baik kepada generasi muda, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini masih berjalan di Tarakan juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.


Advertisement

Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menekankan, program MBG harus lebih memprioritaskan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dan meminimalisir peran pihak luar dalam penyediaan kebutuhan program.

"Mulai dari penyediaan bahan baku, produksi hingga distribusinya kalau bisa tidak dicampuri pihak luar," ujarnya, Senin (20/10).

Rencananya, di Tarakan sendiri akan ada penambahan 6 dapur lagi untuk kebutuhan program MBG. Diketahui pula sudah mulai masuk beberapa spekulan yang menawarkan diri kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tarakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di dapur.

Advertisement

Simon menilai, hal ini mengkhawatirkan bagi para pedagang. Keterlibatan pihak luar berpotensi menggeser peran pelaku usaha lokal yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan program.

"Khawatirnya, UMKM kita tidak mendapat tempat untuk terlibat, potensi monopoli juga sangat besar, itu yang kita coba tekankan," jelasnya.

Menurutnya, salah satu tujuan program MBG besutan pemerintah adalah untuk pemerataan ekonomi, sehingga pelaksanaannya perlu memberdayakan UMKM, petani, peternak, serta nelayan lokal untuk menjadi pemasok bahan pangan.

Advertisement

"Kita harus bekerja sama agar program ini kebermanfaatnya mencakup ke semua lini terutama di sektor ekonomi, harus adil dan merata," katanya.

Dirinya menegaskan, pihak penyelenggara untuk tidak mengambil jasa dan sumber daya dari luar jika dari lokal sendiri mampu memenuhinya, agar terjadi pemerataan ekonomi daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, Simon meyakini program MBG tidak hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi model sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM lokal dalam membangun kemandirian ekonomi daerah.

"Intinya pelaksanaan harus tepat sasaran, baik dari penerima manfaatnya maupun dari siapa yang diberdayakan dalam prosesnya," pungkasnya. (*wld)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer