Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterampilan dan Jumlah SDM Jadi Tantangan PMK Tarakan

W
Penulis: Wien Ratar❯
TANTANGAN: Petugas PMK Tarakan saat memadamkan api, FOTO:NATANAEL/RADAR TARAKAN
TANTANGAN: Petugas PMK Tarakan saat memadamkan api, FOTO:NATANAEL/RADAR TARAKAN

TARAKAN - Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Tarakan menghadapi tantangan signifikan terkait kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kebakaran dan tugas lainnya.


Advertisement

Kabid PMK Tarakan, Marthen Rombe mengatakan, tantangan saat ini bukan hanya sarana saja tetapi juga SDMnya cukup atau tidak kemudian apakah sudah dibekali dengan keterampilan dan skill yang memadai "Misalnya minimal setiap anggota PMK memiliki sertifikasi damkar I (satu), sertifikasi inspektur, PPL dan diklat untuk rescue," ujarnya, Jumat (12/9).

Dirinya menjelaskan, kebutuhan SDM PMK Tarakan cukup tinggi dan saat ini pihaknya banyak kekurangan SDM, terakhir itu dari Kemendagri untuk jabatan fungsional PMK Tarakan itu dibutuhkan 114 orang dan jabatan fungsional analis 7 orang. "Sedangkan total anggota kami hanya 73 orang itupun merangkap jabatan," lanjutnya.

Tugas pokok utama PMK meliputi pencegahan terkait pemeriksaan alat proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif di gedung maupun objek vital dan lainnya, yang memerlukan keterampilan khusus dan sertifikasi.

Advertisement

"Lalu terkait pemadaman, skil dan keterampilan itu minimal punya sertifikasi damkar satu, sedangkan anggota kami yang belum mengikuti sertifikasi damkar satu berjumlah 38 orang," katanya.

Di bidang rescue, PMK juga membutuhkan anggota dengan keterampilan khusus, namun saat ini mereka merangkap tugas. Ia juga menyebutkan kebutuhan pembentukan relawan kebakaran yang memerlukan anggaran.

"Ini juga dibentuk organisasinya dan haknya juga perlu diperhatikan tetapi memang saat ini terkendala di anggaran," sambungnya.

Advertisement

Penanganan bahan berbahaya dan beracun juga memerlukan keterampilan khusus, dan bagaimana standar pelayanan minimal bisa terpengaruh jika SDM tidak memiliki keterampilan yang memadai.

"Kalau SDM-nya tidak punya keterampilan khusus bagaimana standar pelayanan minimal ke masyarakat bisa terpenuhi," ungkapnya.

Meski demikian, dirinya berharap anggota PMK tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas meskipun banyak merangkap jabatan. "Tetap berbesar hati untuk melaksanakan tugas walaupun banyak merangkapnya dan selalu belajar otodidak walaupun dalam sertifikasi belum punya tetapi secara prakteknya sudah bisa," pungkasnya. (*nkh/).

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer