Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jamin Keakuratan, Dinsos Tarakan Pastikan Tidak Ada Data Ganda di DTSEN

W
Penulis: Wildan Ratar❯
TEPAT SASARAN: Kepala Bidang Sosia Dinsos Tarakan, Jamaluddin. FOTO: WILDAN/RADAR TARAKAN
TEPAT SASARAN: Kepala Bidang Sosia Dinsos Tarakan, Jamaluddin. FOTO: WILDAN/RADAR TARAKAN

TARAKAN - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tarakan memastikan tidak ada data ganda dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan utama penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah.


Advertisement

Kepala Bidang Sosial Dinsos Tarakan, Jamaluddin mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Data DTSEN selalu diperbarui secara periodik. Setiap kali ada pembaruan, kami melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada satu nama yang terdaftar dua kali atau lebih,” ujarnya, Kamis (7/8).

Ia menjelaskan, verifikasi dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan, sebelum data masuk ke sistem pusat. Jika ditemukan adanya potensi data ganda, petugas langsung melakukan klarifikasi lapangan.

Advertisement

“Misalnya ada warga yang pindah domisili atau perubahan status ekonomi, maka data lama langsung diperbaiki atau dihapus agar tidak menimbulkan masalah dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.

Dinsos juga memanfaatkan integrasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menghindari kesalahan identitas.

Selain itu, DTSEN juga lebih rinci dalam pengelompokan strata kemiskinan, sehingga Dinsos menggunakan data dan rumus pengelompokan langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Advertisement

“Kita pakai data dan rumus yang digunakan BPS jadi lebih tepat sasaran,” sambungnya.

Dengan sistem ini, Dinsos Tarakan berharap bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya dapat diterima tepat sasaran oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

“Semaksimal mungkin kesalahan penginputan data maupun data ganda kita antisipasi agar program pemerintah dapat berjalan efektif,” pungkasnya. *(wld)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer