Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

1 Ton Beras Diduga Ilegal Diserahkan ke Bea Cukai Tarakan

E
Penulis: Eliazar Simon❯

 

POLRES TARAKAN DISERAHKAN: Barang bukti dugaan beras ilegal diserahkan Polres Tarakan ke Bea Cukai Tarakan.
POLRES TARAKAN DISERAHKAN: Barang bukti dugaan beras ilegal diserahkan Polres Tarakan ke Bea Cukai Tarakan.

TARAKAN – Sebanyak 100 karung beras dengan total 1 ton yang diduga berasal dari Malaysia diserahkan oleh Polres Tarakan kepada Bea Cukai Tarakan pada Selasa (10/6).


Advertisement

Penyerahan barang bukti tersebut dilakukan secara resmi disertai dengan dokumen berita acara serah terima.

Diketahui, beras ilegal tersebut diamankan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Tarakan. Pengungkapan tersebut terjadi saat patroli rutin yang ditingkatkan (KRJD) di kawasan Pelabuhan Tengkayu II, Senin (9/6) sekitar pukul 11.00 WITA.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tarakan, Andy Herwanto, membenarkan penyerahan barang bukti tersebut.

Advertisement

Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian mendalam terkait dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam dugaan penyelundupan barang ilegal tersebut.

"Benar, pada Selasa lalu kami menerima pelimpahan barang berupa 100 karung beras dari Polres Tarakan. Penyerahan ini juga disertai dengan berita acara, termasuk keterangan saksi yang berkaitan," ujar Andy saat, Rabu (11/6).

Lebih lanjut, Andy menjelaskan bahwa barang bukti tersebut saat ini masih dalam tahap penelitian oleh pihak Bea Cukai. Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran kepabeanan atau peraturan impor lainnya.

Advertisement

"Dari indikasi yang ada di media, disebutkan beras ini berasal dari Malaysia. Namun, kami tetap perlu meneliti lebih lanjut, terutama terkait dokumen perizinan dan prosedur masuknya barang ini ke wilayah Indonesia," jelasnya.

Menurut Andy, sejauh ini Bea Cukai Tarakan hanya menerima barang bukti berupa beras. Sementara terkait apakah dokumen lain seperti izin impor atau pemberitahuan impor barang tidak dilampirkan dalam pelimpahan tersebut.

"Karena kami hanya menerima pelimpahan berupa barang, maka untuk informasi lebih lanjut terkait proses penindakan awal atau penyelidikan dokumen bisa langsung ditanyakan ke pihak kepolisian," sambungnya.

Pihaknya memastikan, selama proses penelitian dilakukan, koordinasi antara Bea Cukai dan Polres Tarakan masih terus dilakukan. Bea Cukai memastikan akan menyampaikan hasil hasil penelitian, apabila selesai dilakukan.

Ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap barang bukti tersebut, Andy menegaskan bahwa hal itu akan ditentukan berdasarkan hasil penelitian internal.

"Jika terbukti melanggar, tentu akan ada tindak lanjut. Bisa saja dimusnahkan atau tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Andy juga menambahkan, bahwa setiap barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan, jika termasuk barang larangan atau pembatasan, wajib pula memiliki izin dari instansi teknis terkait.

"Untuk beras, misalnya, harus ada izin dari instansi Jadi, tanpa dokumen yang lengkap, barang bisa dikategorikan melanggar ketentuan impor," pungkasnya. (zar)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer