Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Lakukan Pendampingan Hukum Proyek

R
Penulis: Radar Tarakan❯
PEDAMPINGAN: Pendampingan hukum dilakukan Kejari Tarakan terhadap beberapa pengerjaan proyek infrastruktur di Pemkot Tarakan dan instansi vertikal. FOTO: KEJARI TARAKAN
PEDAMPINGAN: Pendampingan hukum dilakukan Kejari Tarakan terhadap beberapa pengerjaan proyek infrastruktur di Pemkot Tarakan dan instansi vertikal. FOTO: KEJARI TARAKAN

TARAKAN - Beberapa pengerjaan proyek infrastruktur di Pemkot Tarakan dan instansi vertikal mendapatkan pendampingan hukum dari kejaksaan negeri (Kejari) Tarakan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum, bisa mengantisipasi penyalahgunaan anggaran negara.


Advertisement

Kasi Datun Kejari Tarakan Hery mengatakan, untuk instansi yang sudah mendapatkan pendampingan hukum merupakan instansi yang secara resmi mengajukan pendampingan hukum kepada Kejari Tarakan.

"Jadi instansi atau dinas terkait yang bermohon kepada Kejari Tarakan untuk mendapatkan pendapat hukum," katanya.

Disebutkan Hery, untuk instansi yang mendapatkan pendampingan hukum di Kota Tarakan di antaranya 3 instansi vertikal yaitu Universitas Borneo Tarakan (UBT), Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK, dan Bandara Juwata Tarakan. Ketiga instansi tersebut diketahui saat sedang melakukan pembangunan secara fisik.

Advertisement

"Kalau di Pemkot Tarakan itu baru Dinas Pendidikan (Disdik) yang kita lakukan pendampingan hukum. Kalau di Disdik itu ada 13 kegiatan, termasuk pembangunan gedung SMP dan SD yang menggunakan dana APBD. Ada juga DAK dan itu kami dampingi," sebutnya.

Hery menambahkan, dalam proses permohonan pendampingan hukum, sebelum disetujui maka pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan Kejari Tarakan. Setelah itu, akan dilakukan ekspos bersama instansi yang mengajukan pendampingan dan dari pihak pelaksana.

"Di ekspos itu akan diketahui berapa anggarannya, kemudian antisipasi adanya kendala hukum," tuturnya.

Advertisement

Dari beberapa instansi yang sudah mengajukan pendampingan hukum, hingga saat ini belum ditemukan  adanya indikasi kendala dalam pembangunan yang berlangsung. Untuk kendala hukum yang biasa diantisipasi pada saat pembangunan yaitu adendum.

"Saat ada perubahan atau adendum itu harus ada landasan hukum. Nanti setelah kita ekspos maka instansi ini akan meminta kepada kami untuk monitoring ke lapangan," tutupnya. (zar/lim)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Penentuan upah minimum setiap tahun selalu menjadi pembahasan yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja be

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Kebutuhan kegiatan sekolah yang tidak terakomodasi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi persoalan ters

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer