TIDENG PALE - Pendapatan dari sektor parkir dan kepelabuhanan menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak 2023 hingga 2025. Meski sempat diwarnai persoalan teknis, keterbatasan petugas di lapangan, realisasi penerimaan daerah justru mampu melampaui target yang ditetapkan.
Pada tahun 2023, pengelolaan parkir masih menggunakan skema pihak ketiga dengan target Rp 3,5 juta per bulan atau Rp 42 juta per tahun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepelabuhanan meliputi biaya sandar, tambat, muat, dan bongkar mencapai Rp 291.211.000. Dengan total penerimaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp 333.211.000.
Angka tersebut jauh melampaui target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 250 juta, atau mencapai 133,28 persen dari target.
Memasuki tahun 2024, target pendapatan tetap dipatok di angka Rp 250 juta. Realisasi dari sektor parkir tercatat Rp 54 juta, sementara kepelabuhanan menyumbang Rp 322.462.000. Total penerimaan mencapai Rp 376.462.000, atau 150,58 persen dari target.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025. Target pendapatan dinaikkan menjadi Rp 260 juta, namun realisasi melesat jauh. Pendapatan sektor parkir mencapai Rp 157.825.000, sedangkan kepelabuhanan menyumbang Rp 411.984.000. Total penerimaan tahun 2025 mencapai Rp 569.809.000, atau 219,27 persen dari target, menjadi capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Tana Tidung M. Hidayat mengatakan, peningkatan ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas transportasi laut, baik kapal penyeberangan maupun speedboat.
"Faktor dominan yang mendorong kenaikan pendapatan adalah maraknya pembangunan di wilayah KTT, khususnya kawasan pusat pemerintahan, yang membutuhkan pasokan material dari luar daerah seperti pasir dan batu. Material tersebut mayoritas dibongkar di pelabuhan Sebawang dan dikenakan retribusi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023," terangnya
Selain itu, meningkatnya aktivitas perusahaan serta perkembangan usaha masyarakat di wilayah seberang (kelapa sawit) turut memberikan kontribusi positif.
"Tahun lalu hanya PT PCP yang bongkar di pelabuhan Sebawang. Tahun ini kami juga akan lakukan pendekatan dengan perusahaan lainnya agar melakukan aktivitas bongkar muat dinl tempat yang sama dengan tetap memperhatikan tonase muatan truk," ujarmya.
Meski demikian, pengelolaan retribusi masih menghadapi kendala, terutama di pelabuhan lama, yang belum sepenuhnya terdata akibat keterbatasan SDM dan aktivitas kapal non-reguler yang sulit dipantau, terutama pada malam hari.
Dayat menyebutkan ke depan akan dilakukan pembenahan, termasuk penambahan admin khusus untuk pendataan dan perekaman aktivitas bongkar muat, guna menggali potensi retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kalau organisasi dan pendataan bisa diperkuat, potensi pendapatan masih sangat besar untuk dioptimalkan,” ujarnya.
Tahun ini Dishub masih ditargetkan Rp 300 juta untuk pendapatan retribusi parkir dan kepelabuhanan. (ana/lim)