Program ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2019 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga LPG untuk kapal penangkap bagi nelayan sasaran.
“Ada kretria untuk mendapatkan program ini, salah satunya harus memiliki kartu KUSUKA, punya mesin. Kalau ndak ada mesin dia ndak dapat. Artinya mereka datang bawa satu mesin pulang bawa dua mesin, mesin yang lama tetap ke mereka,” ungkapnya.
Tujuan, sambung Sumando, untuk meningkatkan keekonomian masyarakat karena biaya yang dikeluarkan lebih murah BBG daripada BBM. Apalagi harga BBM sekarang naik.
“Yang pasti lebih ramah lingkungan, secara perhitungan 50 persen lebih, lebih hemat, satu tabung gas elpiji tiga kilogram sama dengan delapan liter BBM, kalau diuangkah lebih murah BBG,” ujarnya.
Terkait dengan kuota LPG 3 kg, Sumando memastikan semua kabupaten kota cukup. Hanya saja ada oknum oknum yang mengambil keuntungan dengan menyelewengkan pasokan LPG ke daerah yang bukan semestinya.
“Tapi terkait dengan kuota nelayan, termasuk di Bulungan, secara otomatis Pertamina akan menambah kuotanya, hanya saja untuk sementara masih bergabung dengan kuota rumah tangga,” jelasnya
“Karena masih tahap transisi, jadi belum dipisahkan, sembari menunggu penambahan kuota dan dipisahkan, kebutuhan nelayan jalan juga. Kuota akan ditambah ke agen-agen rumah tangga, harganya juga sama,” sambungnya.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung, Herni, S.Pi menambahkan, soal pemisahan kuota rumah tangga dan nelayan akan dibahas lebih lanjut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) rerkait.
“Karena ini masih transisi, nanti akan dipilah mana untuk nelayan dan masyarakat, semoga saja sesuai di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya, sambung dia, akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar ada syarat khusus pembelian gas LPG 3 kg untuk nelayan.
“Bisa saja kartu KUSUKA kita setting. Kami juga punya data siapa yang menerima, siapapun yang membeli harus sesuai data atau ada surat keterangan biar tertib sehingga tidak memonopoli pembelian gas hanya untuk nelayan,” katanya.
Yang pasti, kata Herni, ketersediaan LPG 3 untuk nelayan juga diperhatikan tidak hanya rumah tangga, sehingga tidak menghambat nelayan berativitas di laut.
Herni menyebutkan 333 nelayan penerima program konversi BBM ke BBG merupakan hasil verifikasi tim dari usulan yang disampaikan Pemkab Tana Tidung.
“Nelayan di Tana Tidung ada sekitar 467, yang menerima 333 nelayan. Kalau ditanya soal usulan tentu lebih banyak dari kuota yang diberikan,” sebutnya.
Artinya masih ada nelayan yang masih menggunakan BBM. Ke depan akan diusulkan jika Tana Tidung kembali mendapatkan program serupa.
“Kalau ada lagi kami siapkan nelayan yang sudah memenuhi syarat yang kami rekomendasi seperti yang menerima tahun ini,” ucapnya.
Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya penerima merupakan nelayan aktif, KTP dan KK harus berprofesi nelayan, dan paling penting memiliki kartu KUSUKA.
“Karena kartu KUSUKA itu id pelaku usaha perikanan seluruh Indonesia, baik itu nelayan maupun pembudidaya,” katanya.
“Artinya data mereka ini sudah terekam di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), sudah terdaftar dan tervalidasi di KKP,” sambungnya.
Bicara usulan, kata Herni, lebih dari kuota yang diberikan. Karena terbatas, sehingga dilakukan verifikasi. Saat serah terima mesin dan konverter kit di Desa Bandan Bikis dan Tana Lia, nelayan harus membawa alat tangkap, perahu dan mesin.
“Kalau tidak ada, kita ganti kan ke nelayan lain,” tegasnya.
Dalam program ini ada tiga varian bantuan, yakni varian satu untuk kapal 5-7 GT, varian dua (8 -9 GT) dan varian tiga (9-12 GT).
“Karena kondisi nelayan di sini kan 5 GT jadi varian satu yang paling banyak, ada 126 unit. Sementara varian dua ada delapan dan varian tiga ada 26,” tutupnya.(ana)
Editor : Sopian Hadi