
TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan harus ada kolaborasi menyukseskan program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Bumi Upun Taka.
“Telah dijelaskan runutan program ini, semuanya harus ada keterkaitan, harus ada kolaborasi,” kata Bupati dalam sambutannya saat membuka acar sosialisasi PPTPKH, Kamis (22/2).
Jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin melakukan perubahan kawasan hutan namun tidak didukung oleh Pemkab Tana Tidung, tidak akan bisa berjalan.
“Kalau pemda ingin, tapi tidak didukung oleh kades barang ini juga tidak akan jadi. Bupati ingin, kades ingin, tapi bu kanta (kepala kantor pertanahan nasional Bulungan) tidak ingin tak akan bisa jadi juga,” ujar Ibrahim Ali.
Artinya, sambung orang nomor satu di KTT, harus ada persamaan persepsi dan kerja sama yang baik.
“Tugas saya yang membangun ini, makanya saya selalu berkomunikasi dengan Pak Hengky, Bu Kanta, saya selalu mennyampaikan ke Pak camat, ke kades, bahwa esensi pemda hadir untuk memberikan kehidupan yang layak dan hak kepada masyarakat yang ada di KTT itu tujuan sesungguhnya hadirnya pemda,” jelas Ibrahim Ali.
Ibrahim Ali menganggap pemda gagal jika tidak bisa menmperjuangkan hak hidup masyarakat. Karena itu, kades diharapakan tidak mudah merasa puas.
“Jangan katakan saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Kita lihat dulu, sejahtera kah sudah masyarakat yang kita bimbing, kalau masyarakat di wilayah kita tidak sejahtera jangan bilang kita sukses mungkin kantong kita yang sukses tapi masyarakat kita ngak sukses, tapi alangkah baiknya kita sukses masyarakat sejahteran,” ucap Ibrahim Ali.
Terlepas dari itu, kepala desa harus memanfaatkan momen program dari KLHK utamanya yang masuk kawasan pemukiman.
“28.000 (hektare) yang masuk pendataan. Manfaatkan lahan ini untuk areal pertanian, perkebunan, sikapi peluang ini dengan bijak untuk meningkatkan ekonomi di wilayah kita,” ujar Ibrahim Ali.
Termasuk lahan Polres Tana Tidung yang masuk dalam HGU PT Adindo. Karena sudah fasilitas umum menjadi aset Polri.
“Mau tidak mau Adindo harus mengeluarkan itu juga, ini juga menjadi prioritas kita. Mudah mudahan bisa selesai semua,” harap Ibrahim Ali. (ana/har)



