
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian berdialog dengan asosiasi pelaku usaha untuk merespons kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kepada Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, dialog ini dilakukan untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global dan melindungi kepentingan nasional.
“Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. Kita pernah melakukan ini sebelumnya dan kita bisa melewatinya. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83%,” kata Airlangga dalam forum yang digelar secara hybrid, dikutip Selasa (8/4).
Forum sosialisasi tersebut digelar bertujuan untuk menghimpun masukan dari para pelaku usaha dan sejalan dengan upaya Indonesia dalam proses negosiasi.
Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat ini akan cukup berpengaruh terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia salah satunya yakni komoditas padat karya.
“Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah 10 juta, PPh ditanggung Pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK,” tegas Menko Airlangga.
Baca Juga: Waspada Modus Penipuan Saat Lebaran! BRI Bagikan Tips Terhindar dari Penipuan dan Kejahatan Siber
Sejumlah langkah strategis pun telah ditempuh sebagai antisipasi tarif ini, diantaranya menghitung dampak pengenaan tarif baru Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat.
Serta melakukan upaya bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
Hal tersebut juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Amerika Serikat melalui tim lintas Kementerian dan Lembaga, melakukan pertemuan United States Trade Representative (USTR), dan U.S. Chamber of Commerce,” tutup dia. (jpg/har)



