Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Cabut 18 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

HUMAS KEMENHUT BERI KETERANGAN: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta, Kamis (27/2).
HUMAS KEMENHUT BERI KETERANGAN: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta, Kamis (27/2).

JAKARTA - Banyak izin pengelolaan hutan yang mangkrak di lapangan. Akibatnya hutan menjadi terbengkalai. Pemerintah berupaya menertibkannya. Perkembangan terbaru ada 18 Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicabut oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).


Advertisement

Perkembangan sanksi berat pencabutan izin tersebut, disampaikan Menhut Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi IV DPR di Senayan pada Kamis (27/2) sore.

Dia menegaskan akan terus mengevaluasi pemberian PBPH. Jika ada perusahaan penerima izin yang tidak mengelola hutan dengan baik, maka akan dicabut izinnya.

"Kami sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto, akan terus menertibkan PBPH-PBPH ini, sekaligus membuka ruang kepada swasta yang lebih baik dan yang memiliki komitmen untuk berusaha dengan benar," ujar Raja.

Advertisement

Dia menceritakan Kemenhut telah mencabut izin 18 PBPH. Dengan total luas sekitar 526,144 ribu hektar. Sebanyak 18 PBPH tersebut tersebar di berbagai wilayah.

Seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Keputusan pencabutan PBPH itu diambil, karena pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Raja lantas merinci, sebanyak 17 unit PBPH dinilai tidak ada kegiatan pemanfaatan hutan sehingga melanggar Pasal 365 huruf c Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021.

Advertisement

Yaitu meninggalkan areal kerja. Sedangkan 1 unit PBPH lainnya telah mengembalikan areal izinnya kepada Menteri Kehutanan.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, pencabutan izin ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi PBPH lain.

"Pencabutan izin 18 PBPH tersebut diharapkan akan menjadi alarm atau pengingat bagi PBPH lain untuk melaksanakan kewajibannya," ujar dia.

Beberapa kewajiban yang perlu dijalankan diantaranya melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan kegiatan pemanfaatan hutan. Serta kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan.

"Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan," pungkas Raja. (jpg/lim)

Advertisement

Artikel Terkait

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI resmi menetapkan penggunaan dan jual beli vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 karena dinilai membahayakan kesehatan.

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

DEUX merilis album baru pada 21 November 2026 dengan teknologi AI yang menghadirkan kembali suara mendiang Kim Sung Jae.

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak milik Ruben Onsu terancam dilelang akibat cicilan bermasalah. Pihak Ruben telah berkomunikasi dengan BCA untuk mencari solusi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer