Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasto Minta KPK Tak Politisasi Dirinya

R
Penulis: Radar Tarakan❯
MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS TERSANGKA: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS TERSANGKA: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum. Ia menduga, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya kental nuansa politisasi.


Advertisement

"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itu, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, bahkan filsuf, agar mampu mewujudkan keadilan sejati," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Menurutnya, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di masyarakat.

Ia mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Sunarko, yang menyebut bahwa hakim harus merasakan kehidupan di setiap keputusan yang diambil.

Advertisement

Hasto menegaskan, dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, ia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.

"Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab," ucap Hasto.

"Tetapi sejak awal, kami sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa," sambungnya.

Advertisement

Ia juga menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menyebut pemikiran Prof Sunarto sebagai secercah harapan di tengah kondisi hukum yang semakin jauh dari keadilan.

"Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi semakin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi," paparnya. (jpg/lim)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Bangunan Pemkab Tana Tidung Masih Berdiri di Lahan Inhutani, KPK Siap Fasilitasi Penyelesaian

Bangunan Pemkab Tana Tidung Masih Berdiri di Lahan Inhutani, KPK Siap Fasilitasi Penyelesaian

Persoalan legalitas lahan yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung dan masih tercatat sebagai milik PT

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer