Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Perketat Perjalanan Dinas Luar Negeri

R
Penulis: Radar Tarakan❯
KETAT: Politisi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (ANTARA)
KETAT: Politisi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (ANTARA)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerbitkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah.


Advertisement

Surat edaran itu bertujuan memperketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi para pejabat pemerintahan.

Surat itu diterbitkan berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.

Advertisement

"Agar saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," sebagaimana dikutip dalam petikan kebijakan terssebut, Kamis (26/12).

Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Kedua, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.

Ketiga, Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas. Misalnya, sepertk program tugas belajar jenjang diploma hingga post doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

"Keempat, PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi poin 4.

Dalam kebijakan itu dijelaskan, permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum rencana tanggal keberangkatan.

Serta, pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan individu, korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah RI pada negara yang dituju, serta keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai.

Sementara, bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun non substansi. Serta permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.

"Kelima, dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan.

Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala.

konsekuensi yang ditimbulkan," tutup kebijakan itu. (jpg/har)

Advertisement

Artikel Terkait

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI resmi menetapkan penggunaan dan jual beli vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 karena dinilai membahayakan kesehatan.

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

DEUX merilis album baru pada 21 November 2026 dengan teknologi AI yang menghadirkan kembali suara mendiang Kim Sung Jae.

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak milik Ruben Onsu terancam dilelang akibat cicilan bermasalah. Pihak Ruben telah berkomunikasi dengan BCA untuk mencari solusi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer