Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPP PDIP Siapkan Langkah Hukum

R
Penulis: Radar Tarakan❯
JALUR HUKUM: Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun didampingi Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan tanggapan terkait penetapan tersang
JALUR HUKUM: Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun didampingi Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan tanggapan terkait penetapan tersang

JAKARTA -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.


Advertisement

"Sampai saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami," ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, dia pun belum menentukan langkah hukum yang akan dilakukan terkait penetapan tersangka Hasto, termasuk terkait potensi mengajukan langkah praperadilan atas status tersangka itu.

Advertisement

"Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum itu.

Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. (jpg/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Belasan Tahun Terima Janji, Langkah Terakhir 230 KK Warga Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

Belasan Tahun Terima Janji, Langkah Terakhir 230 KK Warga Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

Sejumlah upaya sudah dilakukan warga Transmigrasi SP5, Sebakis atas janji yang diberikan pemerintah. Janji atas lahan usaha (lu) dan lahan p

Masih Menunggu Hasil Lab, Kuasa Hukum LHS Tegaskan Kliennya Masih Berstatus Saksi

Masih Menunggu Hasil Lab, Kuasa Hukum LHS Tegaskan Kliennya Masih Berstatus Saksi

Perkara dugaan etomidate yang menyeret LHS masih dalam proses pemeriksaan penyidik. Pihak penasihat hukum menyebut hingga saat ini LHS masih

Adanya Pemberitaan Merugikan Kliennya, Kuasa Hukum LHS Tempuh Mekanisme Hak Jawab dan Dewan Pers

Adanya Pemberitaan Merugikan Kliennya, Kuasa Hukum LHS Tempuh Mekanisme Hak Jawab dan Dewan Pers

Polemik pemberitaan terkait perkara yang melibatkan LHS terus mendapat perhatian dari pihak keluarga. Kuasa hukum LHS, Marihot GT Sihombing

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer