Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Kaji Penghematan Pilkada lewat DPRD

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IST PESTA DEMOKRASI: Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11).
IST PESTA DEMOKRASI: Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11).

JAKARTA– Pemerintah mengkaji opsi mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu sektor yang menjadi pertimbangan adalah seberapa jauh efektivitas anggaran jika metode dipindahkan dari sistem langsung dengan diwakili DPRD.


Advertisement

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, dari sisi anggaran, pilkada melalui DPRD bisa lebih rendah.Tapi, seberapa jauh nilai penghematan biayanya, dia belum mengetahui.

 ”Kami belum ada hitungannya. Tentu perlu dikaji ya,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan APBD Award di Jakarta kemarin (18/12).

Advertisement

Dalam pilkada langsung, kebutuhan mencakup biaya untuk penyelenggaraan oleh KPU, pengawasan Bawaslu, serta keamanan TNI/Polri.

”Tapi, untuk pilkada yang lain (melalui DPRD), kita masih belum tahu,” imbuhnya.

Agus menambahkan, dari sisi anggaran, pilkada langsung cukup membebani APBD. Di Sumatera Utara, misalnya, pemilihan gubernur menghabiskan Rp 1 triliun. Padahal, APBD Sumut hanya Rp 14 triliun.

Advertisement

”Kan besar sekali itu gambarannya. Nanti di daerah, teman-teman bisa cek,” kata birokrat yang juga menjabat Pj gubernur Sumut tersebut.

Pengamat politik Saiful Mujani mengingatkan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan membuat politik tidak stabil. Situasinya akan mirip seperti saat presiden dipilih MPR. Salah satu korbannya adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dijatuhkan di tengah jalan.

Dengan dipilih rakyat, lanjut dia, kasus-kasus tersebut dapat dihindari.

”Politik sejak presiden dipilih rakyat langsung jadi stabil. Ini fakta penting,” ucapnya.

Di daerah, situasinya dinilai sama. Kepala daerah dipilih rakyat langsung adalah sumber stabilitas politik. Sebaliknya, jika dipilih DPRD, akan timbul instabilitas politik. Sebab, kepala daerah sangat bergantung pada DPRD.

 ”Bila ingin memberhentikannya, DPRD dapat melakukan kapan saja sesuai kepentingannya. Ini menciptakan instabilitas politik. Padahal, stabilitas itu prasyarat bagi pembangunan,” terangnya.

Soal pilkada saat ini yang dirasa mahal dan korup, Mujani menyarankan agar dipikirkan cara yang murah dan minim korup, bukan dengan mengubah sistem. Sebab, persoalan biaya mahal terjadi karena masalah implementasi, bukan konsep.

”Misalnya, elite menggunakan money politics sebagai jalan pintas memenangi pertarungan,” tuturnya.(jpg/ana)

Advertisement

Artikel Terkait

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI Resmi Terbitkan Fatwa Haram Vape, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

MUI resmi menetapkan penggunaan dan jual beli vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 karena dinilai membahayakan kesehatan.

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

31 Tahun Tanpa Album Baru, DEUX Hidupkan Kembali Suara Mendiang Kim Sung Jae dengan Teknologi AI

DEUX merilis album baru pada 21 November 2026 dengan teknologi AI yang menghadirkan kembali suara mendiang Kim Sung Jae.

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Bahas Tunggakan Cicilan dengan BCA

Rumah Cilandak milik Ruben Onsu terancam dilelang akibat cicilan bermasalah. Pihak Ruben telah berkomunikasi dengan BCA untuk mencari solusi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer