
JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan program swasta gratis yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025.
Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap diminta menganggarkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sehingga dapat jalan berbarengan dengan sekolah swasta gratis.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI sebelumnya telah menyepakati program sekolah swasta gratis akan berjalan dengan menggantikan program KJP Plus.
"Terkait dengan masalah layanan KJP, Kami bersepakat untuk tetap dilanjutkan dalam perencanaan program sekolah gratis kelak," ujar Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata Anggi Arando Siregar, Senin (11/11/2024).
Anggi mengatakan, fraksi Gerindra memandang layanan KJP merupakan bantuan biaya personal pendidikan dalam bentuk Bantuan Sosial yang wajib diberikan bagi siswa dari kalangan yang tidak mampu.
Dengan begitu, kebutuhan mereka selama bersekolah dapat terpenuhi. Termasuk kebutuhan pemenuhan layanan gizi melalui pemenuhan kebutuhan pokoknya sebagaimana yang selama ini diperolehnya.
"Jadi, Sekolahnya Gratis, tapi KJP sebagai 'Bansos siswa yang tidak mampu' jangan sampai terputus atau dihapus," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mulai menjalankan program sekolah swasta gratis pada Juli 2025 mendatang.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menuturkan, program tersebut sudah dianggarkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025.
Baca Juga: Gelar Treasury Banking Summit, BRI Perkuat Kolaborasi bagi Pertumbuhan Perbankan Nasional
"Sekolah gratis itu sudah menjadi fokus baik Pemprov, Dinas Pendidikan, maupun DPRD," ujar Purwosusilo, Selasa (5/11/2024).
Ia menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi SD, SMP dan SMA/SMK swasta yang masuk ke dalam kriteria. Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesetaraan dalam pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu.
"Untuk memastikan masyarakat yang usia sekolah, pendidikan dasar menengah itu dapat layanan pendidikan secara tuntas dan berkualitas. Tidak ada yang terkendala karena biaya," terang Purwosusilo.
Dengan konsep sekolah swasta gratis, lanjut Purwosusilo, seluruh biaya pendidikan siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI.
Bukan hanya gratis Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran, melainkan juga kebutuhan peralatan peserta didik. Berbagai peralatan yang dimaksud ialah biaya untuk pembelian seragam, sepatu, tas, dan alat tulis yang diberikan saat awal masuk.
"Sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun dari siswa. Biaya personalnya kan untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, nah kita akan berikan tentunya bagi peserta didik yang dari keluarga tidak mampu," jelas Purwosuliso. (jpg/har)



