Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggapi  Jokowi, Pengamat : Bertentangan dengan Sumpah Jabatan

A
Penulis: Azwar Halim❯
Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. (Azmi Samsul Maarif/ANTARA)
Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. (Azmi Samsul Maarif/ANTARA)
JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah turut menanggapi pernyataan kontroversi Presiden Joko Widodo.  Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa Joko Widodo yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden RI sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan.

Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi negara yang saat ini sedang memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu).

Ia mengatakan, seharusnya presiden bijak dalam melakukan tindakan yakni bertindak sebagai seorang negarawan.

“Beliau seharusnya berpihak pada negara. Misalnya saat ini banyak anggota kabinet, baik itu menteri maupun wakil menteri yang secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat, maka presiden tidak bisa tinggal diam” ujar Dedi seperti dilansir dari Kantor Berita ANTARA di Jakarta, pada Kamis (25/1).

Menurutnya, presiden sudah seharusnya memberikan teguran kepada anak buahnya. Karena presiden harus melarang aktivitas yang masih berkaitan dengan jabatan publik khususnya jabatan elite ikut serta dalam kepentingan politik praktis.

Sebagai informasi, hal ini dikataan Dedi Kurnia Syah untuk merespons pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa Presiden maupun menteri boleh turut berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

“Jika presiden yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan kemudian malah memihak, tentu bisa merusak kualitas dari proses elektoral itu sendiri” sambungnya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu dapat mempengaruhi institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melaksanakan tugas.

Sikap presiden itu dinilainya akan berpotensi mempengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang meskipun instansi seperti KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden.

“Secara psikologis meskipun KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden dalam pemilu tetapi presiden punya andil dalam menentukan komisioner KPU” imbuhnya.

Sementara pakar politik lainnya yaitu Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi sebenarnya bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikannya yaitu presiden akan netral dan akan mendukung ketiga pasangan.(jpg/har)

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer