Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Susun Kebutuhan ASN 2024   

A
Penulis: Azwar Halim❯
Ahmad Usman  Assisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten PPU
Ahmad Usman Assisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten PPU
MENINDAKLANJUTI surat putusan dari BKN Nomor 223/B-BP.01.01/SD/K/2024 terkait penyampaian usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Menteri PANRB terkait usulan jumlah ASN tahun 2024 desember lalu, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai melakukan pendataan terkait hal tersebut.

Assisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU Ahmad Usman mnegatakan, saat ini ada 3.093 Tenaga Harian Lepas (THL) atau Non ASN yang ada di Kabupaten PPU.

"Dengan kebijakan pemerintah pusat melalui surat Kementrian PANRB dan BKN kita diminta melakukan pendataan dengan aplikasi yang sudah disiapkan, dan yang paling penting adalah menyusun Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja)," tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan ini mempunyai tenggat waktu yang terbatas yaitu hingga 31 januari 2024.  Pada kesempatan kali ini akan ada 2 jabatan yang akan dibuka yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaan serta dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan seterusnya, serta mekanismenya juga masih sama seperti tahun lalu yaitu melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

"Untuk masalah pendidikan, yang paling rendah minimal SD sederajat sampai keatas, jadi semuanya akan diayomi dengan syarat mereka sudah menjadi THL atau Non ASN itu minimal 2 tahun," lanjut Ahmad.

Ia juga berjanji akan mengoptimalkan penyusunan ini maka dari itu ia berharap kepada semua pekerja THL atau Non ASN yang ada di Kabupaten PPU bisa menggunakan kesempatan ini dengan cara mendaftarkan diri.

"Makanya kita panggil pak sekretaris dan yang lainnya supaya mereka-mereka ini bisa dibantu serta dipandu bagaimana caranya agar bisa masuk ke aplikasi supaya bisa mendaftar," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa Pemkab PPU tidak bisa menentukan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, karena keputusan tersebut merupakan otoritas dari pusat yang nantinya sudah harus rampung paling lambat Desember tahun ini.

"Data-data yang kita ajukan ini nantinya akan jadi bahan pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementrian PANRB untuk memberikan kuota, berapanya kita tidak bisa menentukan, yang jelas hanya 2 formasi yang diajukan yaitu PPPK bagi THL atau Non ASN kemudian CPNS bagi formasi umum," tutupnya. (nof/jnr)

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Astra Motor Kaltim 1 rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan aktivitas apresiasi, layanan personal, serta promo menarik bagi konsumen.

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Astra Motor Kaltim 1 hadirkan promo khusus mitra Gojek Balikpapan, mulai DP Rp100 ribu, hadiah jaket, hingga layanan tukar tambah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer