Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu disampaikan, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Balikpapan, Hamrin, Rabu (24/1) di sela kegiatan peran media massa dan pegiat media sosial dalam pengawasan pemilu serentak 2024, di Hotel Four Point Balikpapan.
Ia menjelaskan, pihaknya masih mengacu Keputusan KPU Balikpapan Nomor 98 yang mengatur tempat-tempat yang boleh dipasang APK. Menurutnya, masih banyak pelanggaran yang ditemukan.
Mulai dari memasang tempat yang dilarang sampai menggunakan fasilitas yang ada seperti tiang dan pohon.
Apalagi, baliho besar di jalan protokol ini masih banyak, padahal harus steril untuk jalan protokol ini (bandara-pelabuhan).
“Angka pastinya kami belum mendata, karena setiap hari bergerak terus. Yang pasti, sudah ada ratusan APK kami amankan sejak mulai masa kampanye ini. Paling banyak pelanggaran memasang di pohon dan tiang. Wilayah paling banyak di Balikpapan Selatan,” tuturnya.
Hanya saja, pihaknya belum bisa secara optimal menindak APK ini. Terbatasnya personel dan alat-alat menjadi kendala. Tim di lapangan, ia sebutkan tidak banyak. Satu kecamatan hanya dua-tiga orang.
Kemudian, alat-alat juga terbatas. Semisal crane, pihaknya harus meminjam ke Dinas Perhubungan (Dishub).
“Dishub hanya punya dua juga. Satu masih rusak, sedangkan satunya sering dipakai. Kalau menurunkan baliho besar ‘kan kami harus memakai crane. Tidak bisa tanpa alat,” tuturnya.
Pihaknya juga sudah meminta bantuan kepada pemerintah kota melalui Satpol PP dan Kesbangpol untuk membantu menertibkan APK ini. Selain itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bisa melapor jika menemukan pelanggaran. Seperti kegiatan sosialisasi peran media massa dan pegiat media sosial dalam pengawasan pemilu.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz mengatakan, pihaknya menggelar sosialisasi agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Menurutnya, pengawasan tersebut untuk memberikan informasi-informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu.
"Selain dugaan pelanggaran, juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa sih itu pemilu dan larangan pemilihan yang tidak boleh dilakukan peserta pemilu maupun masyarakat," tutupnya. (kpg/ms/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



