Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Selain pengawasan, kami juga akan melakukan penambahan kuota BBM. Sebelumnya kami bersama asisten II dan kabag Ekonomi Pemkab Kutim sudah melakukan koordinasi dengan kepala Biro Perekonomian Pemprov, guna mengusulkan penambahan kuota BBM di Kutim,” ungkap Plt Kadis Perindag Kutim Andi Nur Hadi Putra, Jumat (19/1).
Ia melanjutkan, saat ini dalam proses dan kuota akan ditambah dua kali lipat dari kuota 2023.
“Sebelumnya 2023 lalu itu pertalite kita memiliki kuota 58 ton per tahun, di mana telah terealisasi 51 ton. Sedangkan BBM jenis solar kita memiliki kuota 27 ton per tahunnya dan kemarin terealisasi 24 ton,” ungkapnya.
Andi menambahkan, penambahan kuota di 2024 menjadi 117 ton BBM jenis pertalite dan 54 ton BBM jenis solar.
“Surat keputusan itu telah dibuat, telah kami kirimkan melalui sekda sebagai ketua Satgas BBM dan selanjutnya disampaikan ke kepala Biro Perekonomian,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya telah menyosialisasikan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa setiap orang yang menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar. (*/kai/ind/k16/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



