Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan, 34 warga yang sudah dibayarkan berasal dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir.
"Mereka itu yang sudah lengkap berkasnya. Dari total 53 orang di dua kelurahan tersebut," ucapnya, Minggu (14/1).
“Beberapa kekurangan warga lain seperti belum bisa menunjukkan bukti sah kepemilikan hingga peralihan waris serta kekurangan administrasi lainnya," sambungnya.
Dia menerangkan, sisanya sekitar 19 warga dari dua kelurahan tersebut, termasuk dua kelurahan lain yakni Kelurahan Sungai Keledang dan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang masing-masing berjumlah tujuh orang dan empat warga.
"Masih ada yang belum dibayar. Tahun ini targetnya seluruhnya rampung," ucapnya.
Terhadap lahan yang sudah dibayarkan, Ananta telah melaporkan ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Hal itu berkaitan peningkatan akses jalan atau pengecoran karena status jalan tersebut milik provinsi.
"Apakah fisiknya dikerjakan kota atau provinsi, terpenting lahan yang sudah dibayarkan sudah menjadi milik pemerintah dan bisa dibangun," ucapnya.
Sebagai informasi, pembebasan lahan merupakan salah satu program yang digagas Wali Kota Samarinda Andi Harun sejak 2022 lalu terhadap pengecoran jalan yang terputus-putus di titik tersebut. Lahan yang diganti rugi adalah bagian yang tidak tuntas ketika pembangunan jalan di sekitar 2013.
Dengan penyelesaian pembebasan lahan ini, diharapkan peningkatan akses Jalan Bung Tomo, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Pattimura segera dilakukan, sehingga memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. (dra/k16/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



