Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan lurah dan camat untuk mendata bak sampah pinggir yang berada di jalan.
“Kemudian atas rekomendasi camat, mana yang harus dibongkar dan penggantian lokasi,” sebutnya.
Selanjutnya, lurah yang menetapkan di mana titik kontainer agar lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga ke depan, tidak ada lagi bak sampah seperti yang sudah ada sekarang.
“Kami siapkan landasan, pasang kontainer, dan masyarakat langsung buang ke dalam,” ujarnya.
Saat ini, setidaknya ada 50 TPS yang sudah ditiadakan dari total 150 TPS yang berada di jalan protokol. Mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Soekarno-Hatta, hingga Jalan Mulawarman. Sebagai gantinya, DLH menyediakan kontainer yang lokasinya mendekati permukiman dan kawasan.
Dia bercerita, penggantian bak sampah menjadi kontainer mampu membuat kerja lebih efisien. Sudirman menjelaskan, jika menggunakan bak sampah permanen butuh petugas kebersihan mencapai enam orang termasuk sopir.
Namun dengan kontainer, jumlah petugas jauh berkurang. Bahkan cukup dua orang saja, yakni sopir dan ABK.
Begitu pula efisiensi waktu, sebelumnya petugas bisa menghabiskan waktu hingga satu jam setiap mengangkut satu bak sampah. Ini cukup menyulitkan, terlebih waktu kerja petugas sejak pukul 22.00 Wita hingga pagi hari.
“Kalau pakai kontainer bisa efisiensi dari sisi tenaga kerja dan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat,” sebutnya.
Sudirman menambahkan, TPS yang dibongkar diganti dengan kontainer mendekati permukiman dan kawasan. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 terkait persampahan. Adapun permukiman terbagi dua kategori. Yakni permukiman perumahan dan permukiman dalam arti perkampungan.
“Kalau perkampungan, ada kontainer yang didekatkan dengan masyarakat. Sedangkan perumahan diharapkan mempunyai pengelolaan sampah sendiri,” imbuhnya.
Artinya, secara aturan TPS berada di lingkungan permukiman dan perkantoran masing-masing sesuai amanat undang-undang.
Dia menegaskan, TPS yang dibongkar ini memang secara estetika mengganggu keindahan kota dan letaknya satu sama lain berdekatan. Contohnya, TPS di Batakan yang memiliki jarak antar-TPS hanya 15-20 meter. Belum lagi setiap keluar gang sudah ada fasilitas TPS.
“Jadi, TPS pinggir jalan kami hilangkan di sana, kami ganti dengan kontainer dan TPS yang sudah masuk ke wilayah permukiman,” tuturnya.
DLH tentu tidak langsung membongkar TPS tanpa perhitungan. Pihaknya sudah melakukan survei bahwa terdapat TPS alternatif maupun kontainer pengganti di sekitarnya. (ms/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



