Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai soal BPJS Ketenagakerjaan, kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram, sampai soal pendidikan. Khusus pendidikan, peserta aksi mengeluhkan masalah pembelian buku pelajaran di sekolah.
Koordinator aksi Ibrahim mengatakan, pada Kurikulum Merdeka Belajar para orangtua harusnya tidak terbebani dengan persoalan membeli buku.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin membantah soal pembelian buku di sekolah. Dia menegaskan tidak ada. Mungkin, kata dia, ada beberapa buku pelajaran yang harus dibeli di luar lingkungan sekolah dalam mendukung kebutuhan anak.
“Karena saat ini materinya semakin banyak. Dinas belum mampu untuk menyiapkan semuanya,” kata Alimuddin ditemui di Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1).
Kemungkinan buku yang dimaksud adalah variasi buku yang telah diarahkan oleh guru masing-masing dan pihak wali murid yang menyiapkan. Namun jika masyarakat tetap juga meminta pemerintah daerah yang menyiapkan semua, dirinya akan mengakomodasi dan dianggarkan di tahun depan.
“Tahun ini memang ada pengadaan buku tetapi sifatnya hanya penunjang saja,” ujarnya.
Jika pihak sekolah atau guru yang menjual buku di dalam lingkungan sekolah, dirinya memastikan tidak ada.
“Tetapi apabila anak-anak diminta untuk menyiapkan buku untuk dibeli di luar saya pikir itu wajar saja kalau untuk kebutuhan anak-anaknya,” katanya.
Menurut dia, pihak wali murid juga harus ikut berpartisipasi. Sebab, pemerintah daerah tentu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, karena banyak hal yang harus diakomodasi untuk pembangunan.
“Kalau guru yang menjual buku itu yang tidak boleh. Tetapi jika disarankan untuk membeli di luar sekolah boleh saja. Kan untuk kepentingan anak mereka juga,” katanya. (far/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



