Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal mengatakan, warga menyampaikan aspirasinya terkait keberatan program revitalisasi Pasar Pagi. Ada beberapa alasan, misalnya tidak dilibatkan saat awal pembuatan program, dalam hal ini revitalisasi Pasar Pagi.
“Warga menawarkan ketika pemkot membangun pasar agar bangunan mereka tidak dibongkar, baik ganti rugi maupun tukar guling,” ucapnya.
Dia menerangkan, karena tidak ada kesepakatan, dewan menyarankan pemkot silakan membangun di lahan pemkot, dan tidak mengganggu dulu rumah toko (ruko) 48 warga yang tidak setuju.
“Karena lahan itu hak mereka," singkatnya.
Joha menegaskan, DPRD berposisi sebagai fasilitator negosiasi masyarakat dengan pemerintah. Memang program pemerintah itu bertujuan baik untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Namun, ketika di dalamnya ada masyarakat yang dirugikan, perlu dicari solusi yang baik bagi kedua belah pihak.
"Agar program pemerintah bisa berjalan dengan baik," singkatnya.
Sementara itu, Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa selaku ketua tim penyelesaian dampak sosial program revitalisasi Pasar Pagi menerangkan, pihaknya akan mengadakan negosiasi ulang dengan warga. Sebab, kalau dibiarkan tentu tidak bisa mengingat ada ruko yang menghadap ke depan, ada juga menghadap ke belakang.
“Tentu yang di belakang itu merasa keberatan, karena dan itu pasti berhadapan dengan bangunan pasar baru. Sebagaimana desain awal ruko di Jalan KH Mas Temenggung akan menjadi ruang terbuka hijau di depan pasar yang akan menghadap ke Masjid Raya Darussalam," ucapnya.
Dia berharap warga memberi dukungan pada pembangunan yang dilaksanakan, sehingga proyek tersebut berjalan lancar.
"Namun, kami tidak akan memaksa kalau dia tidak mau jual. Lewat negosiasi nantinya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, mana yang disepakati oleh mereka," singkatnya.
Namun, seandainya warga tetap menolaknya, walaupun sudah negosiasi, pihaknya menegaskan akan tetap membangun. Kalau ada bangunan yang rusak, itu personal lain lagi.
“Pasti akan terganggu karena itu kan bangunannya dempet," ucapnya.
Mengenai penilaian KJPP yang mungkin dianggap murah, Ridwan tak berkomentar banyak. Sebab, tim independen dipercaya pemerintah untuk memberikan penilaian, jadi apa saja hasil penilaiannya, tentu akan diikuti.
"Yang jelas tujuannya pemerintah adalah tidak mau menzalimi mereka. Bahwa pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan warga agar Pasar Pagi akan menjadi lebih ramai, lebih bagus di masa-masa yang akan datang," pungkasnya. (dra/k16/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



