Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sopir Diminta Stop Angkut Batu Bara dari Kalsel     

A
Penulis: Azwar Halim❯
KP  PERAWATAN: Jembatan Kutai Kartanegara sedang dalam perawatan oleh pemerintah daerah.
KP PERAWATAN: Jembatan Kutai Kartanegara sedang dalam perawatan oleh pemerintah daerah.
TANA PASER - Rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Paser dengan para sopir angkutan roda enam  kembali digelar Senin (8/1). Rapat ini menghadirkan perwakilan Polda Kaltim dan Pemkab Paser, serta perwakilan perusahaan angkutan batu bara dari Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dari hasil rapat, disepakati bahwa para sopir masih diminta stop mengangkut, menunggu hasil keputusan perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu dari Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) di Balikpapan.

Meskipun para sopir bersikeras ingin memulai operasi angkutan batu bara di jalan umum, DPRD Paser bersama kepolisian menegaskan agar menuruti aturan dan hasil rapat pada Selasa, hari ini, di Balikpapan.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian telah berjuang agar aspirasi para sopir disampaikan kepada pemerintah berwenang, yaitu pemerintah pusat. Hal ini pun sudah disampaikan secara bertahap melalui pemerintah provinsi.

"Besok (hari ini) saya yakin sudah ada hasilnya rapat di Balikpapan. Perwakilan perusahaan juga hadir tadi menyampaikan komitmen tanggung jawabnya," kata Wahyudi.

DPRD sebagai fasilitator hanya bisa membantu mencarikan solusi, namun bukan pemberi keputusan.

Kabag Ops, Direktorat Lalu Lintas, Polda Kaltim, AKBP Bangun Isworo, yang mewakili kapolda Kaltim menyampaikan polisi dalam polemik ini konsen kepada kamtibmas. Tidak fokus pada penegakan hukum. Dia menyarankan, agar para sopir bermusyawarah mencari jalan terbaik dengan para pedemo yang menyetop kegiatan hauling.

Apalagi, kegiatan ini tidak berlangsung baru saja, sudah berlangsung lama berbulan-bulan sebelumnya.

Bangun meminta para sopir bersabar menunggu hasil rapat di tingkat pemerintah pusat, yaitu di Balikpapan.

"Mari kita jaga situasi di daerah agar terus kondusif," katanya.

Bangun juga menjelaskan aturan lalu lintas jalan, bahwa maksimal untuk jalan kelas III nasional yang ada di Paser adalah muatan 8 ton. Di atas itu maka jelas melanggar aturan.

Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Dinas Perhubungan (Dishub) Paser, Muhammad Idris menyampaikan jalan yang dilalui truk batu bara ini adalah jalan nasional. Izinnya dari pusat.

Bupati tidak berhak mengeluarkan izin. Perusahaan pemilik batu bara harus ke pemerintah pusat dan provinsi untuk berkoordinasi.

"Termasuk berkoordinasi dengan masyarakat yang mendemo di Batu Sopang, jangan sampai kembali terjadi keributan," katanya. (jib/far/k15/jnr)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Astra Motor Kaltim 1 rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan aktivitas apresiasi, layanan personal, serta promo menarik bagi konsumen.

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Astra Motor Kaltim 1 hadirkan promo khusus mitra Gojek Balikpapan, mulai DP Rp100 ribu, hadiah jaket, hingga layanan tukar tambah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer