Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Melanggar, Panitia Pengawas Kecamatan di Kutim Dipecat  

A
Penulis: Azwar Halim❯
KP  RAKOR: Rakor pengamanan kedatangan capres Ganjar Pranowo, Polda Kaltim dilaksanakan demi memastikan lancarnya proses pengamanan serta deteksi dini gangguan kamtibmas.
KP RAKOR: Rakor pengamanan kedatangan capres Ganjar Pranowo, Polda Kaltim dilaksanakan demi memastikan lancarnya proses pengamanan serta deteksi dini gangguan kamtibmas.
SAMARINDA - Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan sejak tahun lalu. Namun jalannya penyelenggaraan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sepanjang 2023, para pengawas pemilu sudah menangani 23 perkara pelanggaran yang tersebar di tingkat provinsi hingga 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Daini Rahmat menjelaskan, dari 23 perkara pelanggaran pemilu itu terdiri dari sembilan laporan yang diterima dan 14 temuan Bawaslu Kaltim bersama Bawaslu di kabupaten/kota.

Namun dari jumlah itu, tak semua yang bisa diproses lantaran hanya 17 yang resmi teregistrasi di lembaga pengawas pemilu.

“Jadi ada enam perkara yang tak teregistrasi dan tak ditangani lebih lanjut,” ungkapnya, (2/1).

Untuk jenis pelanggaran pemilu, lanjut Deden begitu dia disapa, terdiri dari pelanggaran administrasi para penyelenggara di berbagai tingkatan, pelanggaran kode etik, pidana pemilu, hingga pelanggaran lainnya terkait integritas ASN.

Dari keempat jenis itu, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lain hingga kode etik sudah klir dengan diterbitkannya rekomendasi untuk ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai aturan kepemiluan. Baik berupa sanksi atau teguran.

“Contoh penanganan pelanggarannya seperti pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kaltim dan KPU Balikpapan ketika menerima pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Buruh beberapa waktu lalu yang melewati batas waktu pendaftaran,” ulasnya.

Pelanggaran pun tak hanya bisa terjadi di tubuh KPU selaku penyelenggara. Deden mengaku ada pula pelanggaran di tubuh Bawaslu. Seperti penanganan pelanggaran kode etik oleh salah satu oknum panitia pengawas kecamatan di Kutai Timur (Kutim) yang ternyata merupakan pengurus partai politik.

“Sudah disanksi dan diganti,” katanya.

Untuk pidana pemilu, Bawaslu meneruskan proses ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Karena ada keterbatasan kewenangan yang bisa ditempuh langsung pengawas. Untuk pidana jelas perlu berkoordinasi dengan Gakkumdu,” singkatnya. (ryu/rom/jnr)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Astra Motor Kaltim 1 mengajak warga Balikpapan meramaikan HBD Regional Kalimantan 2026 di Samarinda pada 3 Oktober dengan acara gratis.

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara menegaskan kerja sama dengan PT Bina Area Persada telah sesuai aturan dan berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik.

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer