Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Daini Rahmat menjelaskan, dari 23 perkara pelanggaran pemilu itu terdiri dari sembilan laporan yang diterima dan 14 temuan Bawaslu Kaltim bersama Bawaslu di kabupaten/kota.
Namun dari jumlah itu, tak semua yang bisa diproses lantaran hanya 17 yang resmi teregistrasi di lembaga pengawas pemilu.
“Jadi ada enam perkara yang tak teregistrasi dan tak ditangani lebih lanjut,” ungkapnya, (2/1).
Untuk jenis pelanggaran pemilu, lanjut Deden begitu dia disapa, terdiri dari pelanggaran administrasi para penyelenggara di berbagai tingkatan, pelanggaran kode etik, pidana pemilu, hingga pelanggaran lainnya terkait integritas ASN.
Dari keempat jenis itu, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lain hingga kode etik sudah klir dengan diterbitkannya rekomendasi untuk ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai aturan kepemiluan. Baik berupa sanksi atau teguran.
“Contoh penanganan pelanggarannya seperti pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kaltim dan KPU Balikpapan ketika menerima pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Buruh beberapa waktu lalu yang melewati batas waktu pendaftaran,” ulasnya.
Pelanggaran pun tak hanya bisa terjadi di tubuh KPU selaku penyelenggara. Deden mengaku ada pula pelanggaran di tubuh Bawaslu. Seperti penanganan pelanggaran kode etik oleh salah satu oknum panitia pengawas kecamatan di Kutai Timur (Kutim) yang ternyata merupakan pengurus partai politik.
“Sudah disanksi dan diganti,” katanya.
Untuk pidana pemilu, Bawaslu meneruskan proses ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Karena ada keterbatasan kewenangan yang bisa ditempuh langsung pengawas. Untuk pidana jelas perlu berkoordinasi dengan Gakkumdu,” singkatnya. (ryu/rom/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



