Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mereka telah membongkar bangunannya secara mandiri. Namun, terhitung awal Januari ini, sebanyak 15 pemilik belum menerima dana ganti rugi dengan berbagai alasan.
Lurah Sungai Dama La Miru mengatakan, pihaknya terus memantau pembongkaran yang dilakukan warga, mengingat pembayaran yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan Desember lalu diberikan bertahap. Data terkini, tersisa 10 rumah warga yang masih proses pembongkaran.
“Mereka yang setuju dan menerima ganti rugi, rerata sudah pindah. Ada yang ke Kelurahan Sambutan, Sungai Kapih, Makroman, hingga Sidodamai. Tergantung hasil ganti rugi yang diterima,” ucapnya, Selasa (2/1).
Dia menerangkan, sampai saat ini masih ada 15 warga yang belum menerima dana ganti rugi. Sebabnya antara lain, ada yang masih menyelesaikan administrasi, karena baru setuju di waktu akhir tutup tahun, ada pula yang masih berdiskusi antar-keluarga mengenai rekening penerima ganti rugi.
“Namun, sekitar enam orang masih belum setuju, lainnya sudah setuju namun masih berproses,” ucapnya.
Dia menambahkan, sebagaimana aspirasi warga, pihaknya masih menunggu kepastian terhadap akses jalan baru yang dijanjikan pemerintah. Mengingat, akses lama masuk trase terowongan sisi outlet.
“Kami sudah meminta warga bertanda tangan surat permintaan agar dibangunkan akses baru. Di sana masih ada empat RT yang tidak kena dampak. Kami harap segera ada kejelasan. Terlebih ada informasi, jika pembebasan lahan di Jalan Kakap rampung, pembangunan fisik terowongan akan dikebut dari dua sisi, inlet-outlet,” sambungnya.
Terpisah, Korlap Tim Pembebasan Lahan Terowongan Samarinda dari bidang Pertanahan DPUPR Samarinda Eny Agus Indriani mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelesaikan berkas administrasi bagi warga yang sudah setuju, namun belum dibayarkan. Sedangkan terhadap mereka yang masih menolak, pihaknya akan terus melakukan pendekatan.
“Sebagaimana saran pimpinan agar memudahkan pembayaran. Berkaca dari beberapa kasus konsinyasi yang dihadapi, tahap pembayaran memakan waktu dan persyaratan yang lebih banyak,” singkatnya.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih memberi waktu warga membongkar mandiri bangunannya agar dapat dimanfaatkan. Umumnya setelah pembayaran kami memberi batas waktu tiga sampai tujuh hari. Namun, kali ini karena jumlah warga yang pindah cukup banyak, maka diberi kelonggaran.
“Nanti kami surati mengenai kepastian batas akhir pembongkaran,” pungkasnya. (dra/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



