Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Normalisasi bertujuan mengatasi banjir yang sering terjadi akibat tumpukan sedimentasi.
Bagi wilayah yang sudah dinormalisasi, tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda juga memasang papan informasi larangan mendirikan bangunan di atas drainase yang telah dinormalisasi.
Tujuannya meminimalisir pembangunan permanen oleh warga untuk akses bahkan warung. Tim Kelurahan Rapak Dalam telah menyosialisasikan agar warga tidak membangun permanen, sebelum ada proyek pemerintah.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Pera Kaltim Runandar mengatakan, tahun ini akan dilakukan penguatan tebing pada saluran sungai, melanjutkan yang sudah ada. Saluran sungai Rapak Dalam akan dikonstruksi dengan anggaran Rp 15 miliar dari APBD Kaltim 2024.
“Insyaallah bisa dilaksanakan. Nantinya setelah dibangun akan dibuatkan fasilitas umum atau jembatan bagi tiap rumah warga dengan ukuran yang tidak selebar rumahnya, umumnya tiap bangunan 4 meter saja. Kami harap fasum yang kami bangun tidak dijadikan tempat berjualan. Nanti pemantauan dilakukan tim kelurahan-kecamatan setempat,” sambungnya.
Dia menambahkan, konstruksi saluran sungai Rapak Dalam akan memiliki panjang 500 meter, lebar 4 meter, dan kedalaman 2 meter.
“Harapannya bisa memaksimalkan fungsi saluran yang ada,” ujarnya.
Namun, dirinya berharap agar warga sekitar turut menjaga kebersihan saluran sungai Rapak Dalam.
Karena saat normalisasi yang dikerjakan akhir 2023 lalu sedimentasi yang tinggi akibat pengupasan lahan turut bercampur dengan berbagai macam sampah rumah tangga, termasuk sampah lainnya seperti kasur bahkan ban truk.
“Agar warga sama-sama menjaga kebersihan sungai, sehingga tidak terjadi penumpukan sedimentasi atau sampah yang menyebabkan banjir,” pungkasnya. (dra/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



