Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

sah dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM), belum jelas bentuk ganti ruginya. Sedangkan pemkot menargetkan gedung Pasar Pagi mulai dibongkar awal tahun ini.
Sejumlah pemilik ruko di Jalan KH Mas Temenggung padahal menghadiri kegiatan sosialisasi di balai kota akhir Desember lalu. Pada kegiatan itu, pemkot bernegosiasi untuk penggunaan lahan mereka dalam rangka mendukung program revitalisasi Pasar Pagi yang dimulai awal 2024 ini. Namun, hingga kini belum ada titik temu.
Sejumlah warga merasa keberatan atas tawaran pemkot. Sebagaimana disampaikan Joni Kadarani. Dia yang sudah puluhan tahun berusaha di kawasan itu berharap pemkot bisa mencarikan solusi terbaik.
“Kami tidak ingin hak kepemilikan kami atas lahan dan bangunan yang rerata dalam bentuk sertifikat, beralih menjadi hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) pemkot ketika nanti pasar baru terbangun,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Bahkan, dia menyatakan kesiapan menyesuaikan fasad bangunan dengan wajah baru gedung Pasar Pagi yang rencananya mulai dibangun tahun ini.
“Kami siap renovasi bangunan kami agar sesuai dengan desain baru. Tetapi jangan kami diminta pindah, apalagi mengubah kepemilikan atas lahan ini,” singkatnya.
Pedagang lain, Ivan, berharap bisa bertahan karena lahannya bersertifikat. Namun, dia mengaku tidak bisa melawan pemerintah. Bahwa pertemuan itu masih awal antara pemerintah dengan para pemilik bangunan bersertifikat.
“Sementara belum ada putusan. Masih ada negosiasi tahap selanjutnya,” singkatnya.
Terpisah, Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut revitalisasi Pasar Pagi, mengingat target pemerintah akan mengosongkan kawasan itu akhir Desember mendatang, termasuk mereka sebanyak 48 pemilik sertifikat.
“Kami akan terus jalin komunikasi. Kami harap pemilik ruko mau mendukung untuk direlokasi sementara, karena pasar akan dibangun awal 2024,” ucapnya.
Terkait respons pemilik ruko, dia akan melaporkan ke Wali Kota Samarinda Andi Harun.
“Termasuk memberikan waktu kepada pedagang agar mereka bisa mempertimbangkan tawaran-tawaran kami,” singkatnya.
Pemkot berencana menawarkan beberapa alternatif kepada pemilik ruko karena mereka mengantongi sertifikat kepemilikan atas bangunan tersebut berada di luar lahan pemkot, seperti pembelian (ganti untung) atau tukar guling dengan lapak di bangunan baru nanti. (dra/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



