Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu menuai reaksi Pemkot Samarinda. Sebab, kerugian atas dampak air bercampur lumpur itu benar-benar merugikan. Untuk memastikan siapa dalang atas kejadian itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Kepala Teknik Tambang (KTT) CV Limbuh Andret meninjau lokasi.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) CV Limbuh di tahun 2023 itu tidak ada kuota.
"Hanya saja, RKAB yang disertai dengan kewajiban melakukan perbaikan lingkungan itu ada,” ucap Andi Harun di lokasi tambang CV Limbuh, Rabu (20/12).
Dia menegaskan, pemerintah telah melakukan penelitian di lapangan. Jika hendak dibantah bisa dilakukan kajian secara akademis.
“Jadi, pit satu aktif D1.1 dan D1.2 untuk sektor Talangsari dengan luas 2,61 hektare. Kemudian, disposal OB-D1.2A.2B air itu dialirkan ke settling pond menuju polder lavender. Dan, air tersebut menuju Jalan Asadah, yang memotong Jalan Poros Mugirejo juga terus ke Handi Kopi," ujarnya.
Untuk air yang di pompa ke settling pond, lanjut dia, dialihkan ke polder lavender.
"Ini tidak ada satu pun yang bisa membenarkan. Karena, tambang harus punya pengelolaan air sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, KTT CV Limbuh Andret menanggapi soal RKAB.
“Jadi Pak Wali, RKAB dulu ada di 2022. Jadi bisa kerja pada saat mulai September–Oktober itu. Jadi nanti ini diangkat stock opname di tahun 2023,” kata Andret.
Sontak Andi Harun menanyakan perihal persetujuan stock opname.
“Baru diusulkan, Pak,” jawab Andret.
Untuk diketahui, lanjut Andi Harun, jika tidak ada RKAB dari Januari hingga Desember maka CV Limbuh tidak bisa melaksanakan kegiatan pertambangan.
“Oke, memang ada stock opname di 2022 yang mau dimasukkan di 2023 tapi baru diusulkan. Harusnya, menunggu dulu persetujuan tersebut turun baru melakukan kegiatan,” timpal Andi Harun.
“Sementara itu keterangan dari masyarakat sepanjang tahun 2023 terdapat kegiatan hauling, bahkan mereka mengaku sendiri bahwa memang ada pengangkutan batu dan di taruh ke pelabuhan citra, berarti aktivitas tambang ini ilegal,” tegasnya.
Ia membenarkan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) CV Limbuh masih aktif. Di tahun 2022, CV Limbuh hanya mendapat kuota 150 ribu.
“Mengapa hanya segitu, dari luas 1.209,20 hektare IUP CV Limbuh. Hanya 698,79 hektare yang dinyatakan layak tambang," jelasnya lagi.
Sementara 510,41 hektare dinyatakan tidak layak tambang.
"Kami memang tidak punya hak untuk memeriksa, tapi itu tugas Inspektur Tambang Kaltim untuk memeriksa CV Limbuh terkait kebenaran apakah menambang dengan wilayah yang dinyatakan layak tambang,” kata Andi Harun.
Dia berharap, aparat penegak hukum bisa membantu masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, penyelidikan untuk menuntaskan soal pertambangan CV Limbuh.
“Hasil tinjauan ini kami serahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan, karena itu wilayah hukum,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, warga RT 19 Kusno menyebut, memang benar air dari CV Limbuh larinya ke Handil Kopi. Namun sebelum sampai di titik akhir arus itu melampaui parit RT 19, 18, dan 16, baru ke Sambutan.
“Masalahnya parit itu menyempit dan dangkal. Sehingga air lari ke permukiman warga. Sebenarnya sebelum tambang dimulai kami sudah minta normalisasi parit. Katanya iya, tapi ternyata tidak ada,” sesal Kusno.
Bahkan, permintaan warga untuk normalisasi diaminkan oleh DLH. Kepanjangan tangan pemerintah itu memberikan ultimatum kepada perusahaan agar segera melakukan normalisasi parit.
“Kalau ketemu (orang DLH) pasti saya olok-olok, karena kenyataannya warga yang dirugikan. Waktu itu DLH yang ultimatum harus selesai normalisasi parit, tapi tidak pernah terealisasi,” ungkapnya. (kri/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



