Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin medio September 2023 kepada Kaltim Post, menyebutkan, pemekaran dari Kecamatan Babulu bernama Sebakung Buen, dengan ibu kota kecamatan di Sebakung Jaya, dan memiliki banyak desa yang berada di dalam dan sekitar Rawa Sebakung.
Kemudian, Kecamatan Penajam, dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Trans Pesisir yang membawahi Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango, dan sekitarnya, Kecamatan Pesisir Selatan yang membawahi Kelurahan Tanjung Jumlai dan sekitarnya, serta Kecamatan Buen Kesong yang membawahi Kelurahan Sepan, Sotek, dan Riko.
“Saat ini, masih menunggu anggaran perubahan, komunikasi, baik dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemendes, biro pemerintahan provinsi sudah kami lakukan. Tinggal kajian yang saat ini menunggu anggaran perubahan untuk alokasi anggarannya,” kata Sodikin saat menjawab konfirmasi Kaltim Post, Senin (18/9).
Upaya pemekaran kecamatan ini ditanggapi lambat oleh Sekretaris Tim Sukses Penajam Jadi Kabupaten Salehuddin Muin, Selasa (19/12). Menurut dia, saat ini telah tersedia alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2023.
Namun, belum jelas tindak lanjut terhadap pemekaran kecamatan dampak dari berkurangnya jumlah kecamatan di PPU akibat UU 3/2022 itu. Tim yang diketuai Harimuddin Rasyid ini memberi perhatian terhadap usulan tersebut dengan mendatangi Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, Jumat (6/10).
Hairil Wahyuni, anggota tim sukses saat pertemuan meminta pj bupati yang orang Kemendagri itu agar membentuk tim percepatan yang anggotanya tak hanya berasal dari aparatur sipil negara (ASN), namun melibatkan unsur kelembagaan non-pemerintah yang dianggap mampu bekerja tepat waktu.
“Namun, jika hal ini tak mungkin dilakukan, setidaknya pj bupati menunjuk dan mengangkat tenaga ahli atau staf khusus yang diberikan tanggung jawab untuk mempercepat pemekaran tersebut,” ujarnya.
Timses menganggap usulan ini penting untuk memenuhi syarat sebuah kabupaten yang harus memiliki setidaknya empat atau lima kecamatan sebagai daerah otonomi.
Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU Muktar saat dihubungi media ini Selasa (19/12) menjelaskan, progres terhadap usulan pemekaran kecamatan itu hingga kini masih dalam proses. Dikatakannya, kajian dan naskah akademik dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan mengundang tokoh masyarakat dan perangkat desa yang daerahnya dimekarkan.
“Untuk pemerintah pusat, menunggu dari kita saja. Kita masih dua tahapan lagi, termasuk ekspose ke pj bupati dan pj gubernur. Setelah itu baru kita serahkan ke pemerintah pusat, utamanya ke Kemendagri dan Bappenas,” kata Muktar. (far/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



