Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Terdampak Banjir Meradang 

A
Penulis: Azwar Halim❯
ASEP SAIFI/KP  HANYA DIKUPAS: CV Limbuh mengeklaim tidak ada aktivitas pertambangan masif di wilayah mereka lantaran tak mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2023.
ASEP SAIFI/KP HANYA DIKUPAS: CV Limbuh mengeklaim tidak ada aktivitas pertambangan masif di wilayah mereka lantaran tak mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2023.
SAMARINDA–Penanggung jawab musabab banjir yang melanda warga di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, belum jelas. Pihak CV Limbuh bersama kontraktornya, PT Energi Global Indobara (EGI) mengeklaim aktivitas pertambangan milik mereka bukan penyebab utama.

Terlebih tak ada kegiatan eksploitasi batu bara lantaran mereka tak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2023. Sehingga tak dapat melakukan penjualan "emas hitam" hingga 2024 nanti.

Kepala Teknik Tambang (KTT) CV Limbuh Andert didampingi pemilik PT EGI, Yulianto mengatakan, aliran buangan air yang masuk ke embung perumahan itu bersumber dari eks konsesi CV Tujuh-Tujuh yang sudah lama tidak beroperasi.

"Kami ingin meluruskan, karena yang berkembang itu air kontribusi dari tambang kami. Makanya harus dicek dulu. Soalnya arah penambangan kami itu ke RT 15. Termasuk dibilang air dari sini tembus ke Jalan DI Pandjaitan itu sangat irasional. Karena ada dua gunung kalau air mau mengarah ke Jalan DI Pandjaitan," paparnya.

Andert menerangkan, air dari tambang CV Limbuh pun terbuang ke Bendungan di Handil Kopi, Kecamatan Sambutan. Sementara itu, kontribusi debit air yang mengarah ke embung perumahan berasal dari gunung pasir putih yang dulunya diklaim merupakan eks IUP CV Tujuh-Tujuh.

"Lokasinya memang berbatasan dengan Limbuh. Sepanjang tidak memiliki RKAB aktivitas kami hanya melakukan pengupasan dan pemeliharaan lingkungan," urainya.

Ketika dilakukan pengecekan di areal pengupasan lahan CV Limbuh, tampak jelas hamparan batu bara yang belum dikeruk. Di sisinya terdapat lereng bukit bekas kupasan yang memicu aliran air turun ke kawasan gunung pasir putih. Aliran itu pun disebutnya menjadi bagian dari kontribusi yang menambah debit air ke embung perumahan.

"Sebenarnya statement Pak Wali Kota sudah benar untuk klarifikasi dengan bagian terkait, tujuannya agar semua klir. Tapi di sana kami merasa didiskreditkan, memang mungkin ada sumbangsih kami, tetapi tidak seheboh yang diberitakan," sesalnya.

Selain melakukan pengupasan, PT EGI pun sedang menimbun kolam yang bakal dijadikan stok room ketika hendak eksplorasi.

"Karena RKAB belum ada keluar kami tidak berani ekspos, cuma kegiatan perapian tanggul dan lingkungan. Pekerjaan kami pun dipantau oleh DLH dan sudah sering komunikasi. Dan memang berdasarkan aturan jika RKAB belum ada tidak boleh kami operasi, tapi lingkungan tetap jalan," tegasnya.

Berdasarkan Peta Minerba One Map Indonesia (MOMI) yang merupakan situs resmi Kementerian ESDM. Titik yang dimaksud sebagai eks CV Tujuh-Tujuh menunjukkan, gunung pasir putih dan embung perumahan masuk dalam IUP PT Chaya Energi Mandiri (CEM). KTT PT CEM Eka Wijayanti menjelaskan, secara konsesi IUP memang betul embung yang ada di perumahan masuk wilayah PT CEM.

"Namun kami tidak pernah melakukan kegiatan di area perumahan. Dan saat ini kami juga tidak beroperasi," kata Eka kemarin.

Dia mengatakan, PT CEM tidak pernah mengakuisisi konsesi CV Tujuh-Tujuh. Titik koordinat konsesi mereka tidak pernah berubah sejak izin IUP-OP dikeluarkan 2008 silam. termasuk ketika IUP PT CEM diperpanjang pada 2018 hingga 2028 luasannya diklaim tidak berubah.

"Saya pastikan PT CEM tidak pernah berkegiatan di dalam perumahan Talang Sari Regency," ungkap Eka lagi.

Di sisi lain, warga RT 19 Kusno menyebut, memang benar air dari CV Limbuh larinya ke Handil Kopi. Namun sebelum sampai di titik akhir arus air itu melalui parit di RT 19, 18, dan 16, baru ke Sambutan.

"Masalahnya parit itu menyempit dan dangkal. Sehingga air lari ke pemukiman warga. Sebenarnya sebelum tambang dimulai kami sudah minta normalisasi parit. Katanya iya, tapi ternyata tidak ada," sesal Kusno.

Bahkan, permintaan warga untuk normalisasi parit diaminkan oleh DLH. Bahkan kepanjangan tangan pemerintah itu memberikan ultimatum kepada perusahaan agar segera melakukan normalisasi parit.

"Kalau ketemu (orang DLH) pasti saya olok-olok, karena kenyataannya warga yang dirugikan. Waktu itu DLH yang ultimatum harus selesai normalisasi parit, tapi tidak pernah terealisasi," ungkapnya.

Alasan perusahaan tidak melakukan normalisasi karena alat berat enggak bisa masuk. Padahal, perusahaan sudah pernah berjanji untuk memperdalam dan memperluas parit pembuangan air tersebut.

"Kami warga ini sebenarnya enak diajak musyawarah, tidak menuntut macam-macam. Tapi kalau sudah begini (mengalami banjir) enggak minta ganti untung ya kami remuk semua," sambungnya.

Sebab, karena banjir tersebut, tanaman sayuran rata-rata rusak. Karena kalau sudah terendam biasanya untuk tumbuh normal agak sulit.

"Mengolah tanahnya agar bisa ditanam kembali itu agak sulit. Karena untuk menaikkan PH tanah perlu pengolahan, jadi belum tentu bisa segera ditanami. Belum lagi karena banjir banyak pupuk kandang yang sudah diolah ikut tersapu banjir. Jelas merugikan masyarakat," pungkasnya. (kri/k8/jnr)

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Astra Motor Kaltim 1 mengajak warga Balikpapan meramaikan HBD Regional Kalimantan 2026 di Samarinda pada 3 Oktober dengan acara gratis.

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara menegaskan kerja sama dengan PT Bina Area Persada telah sesuai aturan dan berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik.

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer