Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tekan Inflasi lewat Operasi Pasar

A
Penulis: Azwar Halim❯
CATUR MAIYULINDA/KP  NUSANTARA: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi (tengah) bersama Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma (kiri) dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kalsel Ahimsa ber
CATUR MAIYULINDA/KP NUSANTARA: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi (tengah) bersama Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma (kiri) dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kalsel Ahimsa ber
SAMARINDA - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) dalam kondisi aman menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Rata-rata stok bapokting cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 1,5-3 bulan.

Kepala Disperindagkop dan UKM Heni Purwaningsih mengatakan, untuk memastikan kebutuhan dan potensi lonjakan inflasi, Pemprov Kaltim juga melaksanakan operasi pasar pada 278 titik di Kaltim. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang konsumsi masyarakat, khususnya dalam menyambut Natal dan tahun baru.

Terkait bahan pokok, meski secara harga masih stabil, akan tetapi masuk kategori tinggi. Hal ini diakibatkan pengaruh sejumlah indikator yang akhirnya memengaruhi inflasi. Mulai el nino, ketersediaan pasokan daerah penghasil hingga pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM). Tak hanya itu, masih bergantungnya Kaltim terhadap daerah luar penghasil sejumlah komoditas pangan, kondisi global termasuk konflik Ukraina-Rusia juga turut mendasari kondisi saat ini.

Tekanan inflasi Kaltim pada triwulan IV 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 dan berada pada rentang target sasaran inflasi. Laju inflasi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2023, terutama disebabkan peningkatan permintaan komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), di tengah pasokan beberapa komoditas yang mengalami keterbatasan, terutama beras.

“Saat ini, inflasi memang diperkirakan lebih tinggi seiring HBKN. Namun, cenderung masih rendah dan stabil,” katanya, kemarin (17/12). Badan Pusat statistik (BPS) Kaltim mencatat indeks harga konsumen (IHK) di Kaltim mengalami inflasi sebesar 0,37 persen pada November.

Untuk menekan inflasi pada Desember, selain operasi pasar pihaknya juga memberikan subsidi angkutan kepada para distributor pemasok bahan pokok ke Kaltim. Upaya itu terbukti mampu menekan kenaikan harga. Di sisi lain, pemprov dibantu Bulog menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Caranya dengan menjual komoditas pangan seperti beras dengan harga murah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Hasilnya harga beras mulai menunjukkan harga yang wajar. Namun untuk mendapatkan beras ini, masyarakat dibatasi pembeliannya maksimal 10 kilogram. Tujuannya untuk belanja bijak. Tidak panic buying,” ungkapnya.

Selain beras, ada gula pasir yang mengalami kenaikan hingga 17 persen di Kalimantan termasuk di Kaltim. Namun dipastikan stoknya aman. Kenaikan harga gula disebabkan masih bergantungnya pada impor gula dari India dan Vietnam. Kedua negara tersebut masih mengalami krisis sehingga membatasi ekspor gula. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan inflasi. (ndu/k15/jnr)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Bikers Balikpapan, Siap Gas ke Samarinda! Astra Motor Kaltim 1 Ajak Ramaikan Honda Bikers Day 2026

Astra Motor Kaltim 1 mengajak warga Balikpapan meramaikan HBD Regional Kalimantan 2026 di Samarinda pada 3 Oktober dengan acara gratis.

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara Menanggapi Isu yang Beredar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara menegaskan kerja sama dengan PT Bina Area Persada telah sesuai aturan dan berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik.

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer