Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanggapi hal ini, Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan Arya Yusa Dwicandra mengatakan, penyaluran BBM mengikuti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Kemudian turunan perpres seperti aturan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan sebagainya.
Sesuai aturan, badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM adalah Pertamina melalui SPBU dan Pertashop. Keduanya jalur terakhir BBM sampai ke konsumen.
“Artinya dari Pertamina hanya memiliki jalur resmi penyaluran BBM dalam bentuk SPBU dan Pertashop,” katanya.
Arya menyebutkan, jika di luar dari dua jalur tersebut, seperti pom mini, maka harus mengantongi izin dari pemerintah pusat melalui presiden atau Kementerian ESDM. Sebab, Pertamina merupakan perusahaan, bukan regulator.
“Kalau ada permintaan surat izin atau surat rekomendasi, bukan Pertamina yang menentukan,” sebutnya.
Apalagi kuota BBM diatur oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM. Terkait pom mini yang telah memiliki izin dari online single submission (OSS), menurutnya harus dipastikan terlebih dulu izin terkait penyaluran BBM atau hanya berkegiatan usaha. Jika izin penyaluran BBM, seharusnya ada izin dari Kementerian ESDM atau BPH Migas.
“Namun apa itu bisa mereka tunjukkan. Kalau izin dari OSS, saya belum tahu ini izin sebatas menjalankan usaha atau menyalurkan BBM,” bebernya.
Dia menjelaskan sesuai undang-undang dan peraturan turunannya jelas sampai saat ini penyaluran BBM hanya melalui Pertamina.
“Kalau kuota khusus untuk pembelian pom mini, sejauh ini belum ada,” ucapnya.
Terlebih soal jumlah kuota BBM sepenuhnya diatur oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM. Dia menegaskan, pom mini bukan di bawah Pertamina. Sejak Juni, pihaknya telah menjatuhkan 27 sanksi kepada operator.
Mereka operator yang terbukti melakukan permainan dengan pengetap. Sanksi ini berdasarkan bukti-bukti video dan laporan masyarakat. Kini salah satu cara antisipasi pengetap, Pertamina Patra Niaga membatasi pembelian BBM di SPBU.
“Apabila pembelian lebih dari 50 liter pasti pengetap,” katanya.
Dia menambahkan, ada satu SPBU yang telah mendapat dua sanksi. Pihaknya mengevaluasi perlu atau tidak SPBU terkena sanksi hingga penutupan usaha.
“Pertimbangan kalau sampai ditutup, kami menghindari SPBU di Balikpapan semakin berkurang. Akhirnya membuat antrean BBM bertambah parah,” tandasnya. (ms/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



