Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelaksana tugas (Plt) Kepala ORI Perwakilan Kaltim Hadi Rahman menjelaskan, kinerja pengawasan Ombudsman pada 2023 ini mengerucut menjadi tujuh dinamika pelayanan publik.
Yakni, pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah pada kelompok rentan, sertifikasi tanah kredit pemilikan rumah (KPR), pungutan liar di sektor pendidikan Samarinda, penghentian pelayanan pertanahan di kawasan terdampak Ibu Kota Nusantara (IKN), rendahnya tingkat kepatuhan pelayanan publik dari setiap pemda se-Kaltim, potensi malaadministrasi pelayanan pertanahan di Penajam Paser Utara (PPU), serta dampak pelayanan publik imbas beralihnya kewenangan pemda.
Dari ketujuh atensi pengawasan, total ada 422 penanganan aduan yang ditangani ORI Kaltim.
“Jumlah itu terdiri dari 126 laporan masyarakat, 171 konsultasi non laporan, 112 tembusan, dan 13 respons cepat Ombudsman,” ucapnya saat keterangan pers Penyampaian Hasil Pengawasan Perwakilan ORI Kaltim 2023 di Samarinda, kemarin (11/12).
Didampingi tiga kepala keasistenan, yakni Keasistenan Pemeriksaan Laporan Hamsah Fansuri, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Frederikus Denny Cristyanto, dan Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Dwi Farisa Putra Wibowo, Hadi menjelaskan sebanyak 24 aduan dicoret karena tak memenuhi syarat atau bukan kewenangan ORI untuk menanganinya.
Sehingga menghasilkan sebanyak 83 aduan yang ditelaah untuk memastikan adanya potensi malaadministrasi dan menjadi kewenangan ORI untuk dimonev sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
"Karena aduan yang bisa ditangani ORI lebih mengarah pada prosedur pelayanan publiknya. Tidak menyasar keperdataan hingga pidana,” jelasnya.
Pada 2023 ini, aduan yang masuk didominasi dari Samarinda. Dari 83 laporan yang ditangani, sebanyak 55 laporan berasal dari Kota Tepian. Disusul Balikpapan dengan 15 aduan. Salah satu kasus pelayanan publik yang ditangani ORI Kaltim di Samarinda terkait adanya penyimpangan prosedur dalam pemberian insentif atau gaji tenaga pendidik honorer.
Hasil pemeriksaan dan pengawasan ORI, lanjut Hadi, menyingkap adanya pemotongan sepihak insentif atau gaji tersebut dari seorang oknum di salah satu sekolah di Samarinda.
“Kami tak bisa membeber detail. Tapi hasil koreksi pengawasan ORI atas temuan itu sudah ada pengembalian dan pengevaluasian kinerja dari oknum tersebut,” tuturnya.
Untuk kronologi perkara hingga langkah penanganan masih diselaraskan dengan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) ORI pusat.
“Kami masih konsolidasi data dengan ORI pusat. Karena yang merilis langsung pusat,” imbuhnya.
Ombudsman pun mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik. Asesmen yang ditempuh Ombudsman, kata Hadi, enggak melulu berangkat dari laporan masyarakat. ORI bisa menerapkan stelsel aktif pada potensi malaadministrasi yang mengganggu hajat hidup masyarakat luas.
“Salah satunya terkait persoalan pertanahan di PPU atau Otorita IKN. Kami bisa menginvestigasi secara langsung,” katanya.
Terkait pengawasan aktif, diterangkan Dwi Farisa Putra Wibowo, ORI menemukan adanya pembatasan kewenangan di lima kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) terkait pelayanan administrasi pertanahan di kawasan terdampak keberadaan IKN. Dari Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, Loa Janan, hingga Sangasanga.
“Enggak hanya di Kukar, di PPU pun demikian. Delineasi IKN di Sepaku dan sebagian wilayah Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam,” terangnya.
Hal ini terjadi imbas belum adanya peraturan turunan yang menjadi pedoman tata cara peralihan hak atas tanah di kawasan terdampak IKN dalam Peraturan Presiden (Perpres) 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah di IKN kepada kantah dan pemda PPU-Kutai Kartanegara.
Karena itu, ORI sudah meminta tindakan korektif ke Otorita IKN (OIKN), Pemkab PPU, dan Pemkab Kukar untuk menyusun pedoman yang menjelaskan hal tersebut.
Di sisi lain namun masih berkelindan, Pemkab PPU terbukti masih ada pengabaian kewajiban hukum. Lantaran tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan penetapan standar pelayanan penyelenggaraan administrasi pertanahan sebagai turunan dari Peraturan Daerah PPU 18/2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara.
Ketiadaan regulasi turunan itu membuat camat, lurah, hingga kepala desa masih aktif menerbitkan surat legalitas pertanahan berpedoman pada Keputusan Gubernur Kaltim 31/1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara.
“Padahal aturan sudah tak berlaku lagi. Produk yang diterbitkan pun cacat substansi dan membuat banyak persoalan pertanahan,” tuturnya.
Keputusan gubernur Kaltim itu pun masih diterapkan di Paser dan PPU. Hasil rekomendasi ORI, kata Feri begitu dia disapa, bupati PPU sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590.05/72/2023 tertanggal 18 April 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pengadministrasian Pertanahan untuk meninjau ulang Peraturan Bupati PPU 22/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli/Peralihan Hak Atas Tanah.
“Kami juga meminta gubernur Kaltim untuk membatalkan Keputusan 31/1995 itu atau menerbitkan pedoman baru sesuai regulasi teranyar,” jelasnya mengakhiri. (ryu/riz/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



